Ketua Komisi I DPRD Natuna Rapat Bersama Pemda dan BPJS Kesehatan

Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Sofian, saat menyalami Asisten II Tasrif Amran.

Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Sofian, saat menyalami Asisten II Tasrif Amran.

Natuna, LintasKepri.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Wan Sofian, menyampaikan aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan oleh Wan Sofian, melalui Rapat bersama Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Natuna dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Rapat tersebut berlangsung di Aula Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, di Jalan Batu Sisir, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Senin (11/03/2019) kemarin.

Tapat tersebut, membahas mengenai bernagai kendala pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diperuntukkan kepada masyarakat Natuna, yang menjadi peserta JKN dan KIS.

Wan Sofian saat meninggalkan ruang rapat.

Wan Sofian saat meninggalkan ruang rapat.

Kata Wan Sofian, JKN dan KIS memang sangat membantu masyarakat Natuna, terutama yang berpenghasilan menengah kebawah, untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

Namun kata Wan Sofian, masih terdapat beberapa kendala, yang mengakibatkan kedua kartu sakti milik Pemerintahan Jokowi tersebut, tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara maksimal.

Hal itu, sambung Wan Sofian, mengingat adanya beberapa fasilitas medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, yang belum memadai. Salah satunya dengan rusaknya mesin CT Scan, di rumah sakit milik Pemerintah Daerah Natuna tersebut.

“Saat ini melalui BPJS, masyarakat Natuna sudah ditanggung secara keseluruhan. Namun peralatan medis masih tidak mendukung seperti CT Scan di RSUD Natuna yang telah rusak. Sehingga banyak pasien yang harus dirujuk keluar daerah,” ujar Wan Sofian, seperti dilansir dari Batam Today.

Wan Sofian bersama Perwakilan Pemda dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kepri.

Wan Sofian bersama Perwakilan Pemda dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kepri.

Anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga mengungkapkan, supaya untuk dibangun penambahan ruang rawat inap di RSUD Natuna, untuk melayani para pasien kelas III. Pasalnya, kartu JKN dan KIS, hanya menanggung para pasien dengan kelas III saja.

“Sehingga pelayanan terhadap pasien kelas III yang ditanggung oleh Pemerintah, bisa berjalan dengan maksimal,” harap Wan Sofian.

Sementara itu Edy, perwakilan dari RSUD Natuna menjelaskan terkait rusaknya alat medis CT Scan, bahwa pihaknya telah mencoba menganggarkan dari pengajuan DAK tahun 2018. Namun karena banyaknya pemangkasan anggaran, alat CT Scan pun akhirnya batal untuk dibeli.

“Alat CT Scan telah rusak dan tidak bisa diperbaiki karena software untuk alat sudah tidak tersedia lagi. Tahun 2019 ini kita akan coba usulkan prioritas untuk pembelian yang baru,” kata Edy.

Suasana Rapat Pembahasan Masalah JKN-KIS.

Suasana Rapat Pembahasan Masalah JKN-KIS.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kepri, dr Lenny menyampaikan, selain telah membagikan kartu JKN dan KIS, RSUD Natuna juga harus melengkapi peralatan medis untuk meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

“Kartu telah kita bagikan kepada Pemda Natuna. Lalu untuk peralatan medis semoga saja RSUD Natuna segera untuk melengkapinya,” pinta dr Lenny.

Sementara itu Sekda Natuna Wan Siswandi, yang memimpin pertemuan tersebut, juga meminta kepada OPD terkait, untuk mendukung segala kebutuhan bagi BPJS Kesehatan yang ada di Natuna.

“Kepada Dinas terkait untuk bersama kita optimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Natuna,” perintahnya. (Red)

Baca juga :

    Top