Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali mencatat prestasi di tingkat nasional.
Tahun ini, Kepri menempati posisi ketiga dari 15 nominasi terbaik dalam ajang Special Recognition Award of Muslim Friendly Destination yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardana, kepada Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, pada kegiatan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Kamis (9/10/2025).
Berdasarkan kajian IMTI 2025, Kepulauan Riau dinilai berhasil menampilkan warisan Islam dan keramahan masyarakat pesisir, yang menjadi ciri khas pariwisata daerah ini.
Selain Kepri, penghargaan serupa juga diberikan kepada beberapa provinsi lain, di antaranya Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bengkulu, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Riau, Aceh, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Hasil kajian IMTI 2025 diumumkan bersamaan dengan kegiatan The 7th International Halal Tourism Summit (IHTS) dan The 12th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang digelar oleh Bank Indonesia bersama Kemenparekraf.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi dan keuangan syariah nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tahun ini, ISEF 2025 mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”
Dalam sambutannya, Menpar Widiyanti menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim di Indonesia.
Ia menyebut, kerja sama antara pemerintah, industri, asosiasi, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan standar dan kualitas pariwisata Muslim-friendly yang berkelanjutan.
“Kolaborasi ini perlu mencakup penyelarasan standar, berbagi praktik terbaik, dan memperluas promosi destinasi,” ujarnya.
Menpar juga menekankan bahwa pengembangan pariwisata ramah Muslim harus berakar pada partisipasi ekonomi yang inklusif, agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas.(*)
