Pemko Tpi

Kebijakan Rahma Soal Antigen Berbayar di Perbatasan Dinilai Tidak Manusiawi

Dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan mendatangi pos penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di perbatasan Tanjungpinang-Bintan Kilometer 14 Tanjungpinang, Kamis (15/7) siang.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan, Hasriawadi, berang soal kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mengeluarkan kebijakan wajib tes antigen bagi warga yang melintasi pos penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah perbatasan Kilometer 14 Tanjungpinang.

Hasriawadi yang akrab disapa Gentong itu menilai Wali Kota Tanjungpinang Rahma tidak manusiawi dalam membuat kebijakan. Sebab warga Bintan yang hanya menjual hasil tani ke Tanjungpinang menjerit karena harus membayar biaya rapid antigen senilai Rp150 ribu di pos penyekatan.

“Tolong punya rasa kemanusiaan terhadap penerapan kebijakan yang tidak bijak ini. Padahal dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Kepri tidak menyebutkan harus membayar,” ujar Gentong usai mendatangi Pos Penyekatan PPKM darurat di Tanjungpinang, Kamis (15/7) siang.

Dirinya menjelaskan, 70 persen ASN Bintan merupakan warga Tanjungpinang. Namun Pemerintah Kabupaten Bintan tidak mempermasalahkan hal itu. Padahal Tanjungpinang angka kasus COVID-19 membeludak.

Seharusnya, sambung Gentong, Pemkab Bintan yang was-was soal warga Tanjungpinang masuk ke wilayahnya. Sebab, Pemkot Tanjungpinang saat ini tengah memberlakukan PPKM darurat.

“Dan perlu Rahma tahu sekian tahun 70 persen ASN Bintan itu warga Tanjungpinang. Tapi kami welcome walaupun dalam hati ingin menyetop. Seharusnya kami yang was-was. Kami ada rasa kemanusiaan dan hanya mengawasi saja,” tegasnya.

Gentong mengungkapkan bahwa petugas Kimia Farma di pos penyekatan tidak memiliki surat tugas untuk melayani rapid antigen berbayar. Menurut dia ada kejanggalan dalam kebijakan yang dibuat oleh wali kota Rahma.

“Ini ada kejanggalan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami mendapatkan kuitansi harus membayar Rp150 ribu setiap penduduk kami yang beraktivitas ke Tanjungapinang,” tuturnya.

(dar)