'

Kasus Limbah B3 PT PRP Masih Lidik

PT Panca Rasa Pratama (PRP) di Jalan DI Panjaitan Kota Tanjungpinang.

PT Panca Rasa Pratama (PRP) di Jalan DI Panjaitan Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Kabid Humas Polda Kepri menegaskan, kasus limbah B3 yang ditemukan oleh polisi di dalam area PT Panca Rasa Pratama (PRP) beberapa bulan lalu di Kota Tanjungpinang masih berstatus lidik.

“Status masih lidik,” katanya.

Erlangga mengungkapkan, beberapa orang telah diperiksa terkait hal itu. Polisi juga berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.

Dikarenakan kasus masih berstatus lidik, sambung Erlangga, keterangan saksi ahli sangat dibutuhkan dalam perkara ini.

Ketika ditanya berapa lama waktu lidik, dia menyebut kewenangan ada pada penyidik.

“Penyidiklah yang menentukan itu. Mereka punya target,” katanya.

Sebelumnya Polda Kepri pada Sabtu 2 Maret 2019, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Media Center Bid Humas Polda Kepri telah melaksanakan Konferensi Pers Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang terjadi di PT PRP.

Saat rilis, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga menyampaikan uraian singkat kejadian.

Dia menjelaskan, pada Jumat 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, tim kepolisian melakukan pengecekan terhadap PT PRP yang beralamat di Km 8 Jalan DI Panjaitan Kota Tanjungpinang ditemukan bahwa kegiatan perusahaan ini adalah memproduksi Teh Prendjak, minuman kemasan Ravel dan Canbo serta kecap asin Chez’s dengan Direktur Utama yakni RS dan Komisaris BD.

“Pada saat berada dilokasi perusahaan, tim menemukan fakta adanya limbah yang berserakan di area perusahaan,” kata Erlangga didampingi Dir Reskrimsus Kombes Pol Rustam Mansur, dan Kasubdit IV Ditreskrimsus Kompol Juleigtin Siahaan.

Fakta lainnya kata Erlangga, perusahaan ada menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, juga didapat limbah B3 berupa kaleng cat bekas. Kemudian perusahaan tidak memiliki TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) atau tidak memiliki izin TPS.

Adanya air yang digunakan untuk pengusahaan air kemasan Ravel berasal dari sumur bor (air dalam tanah) di Jalan Engku Putri tepatnya di lokasi sekolah Toan Hwa.

Selanjutnya pada Sabtu 23 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, tim melakukan pemasangan garis polisi di dalam lokasi PT PRP Tanjungpinang.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga.

Dikarenakan PT PRP tidak kooperatif dengan membuang limbah B3 yang sudah diamankan (tumpukan glasswoll) oleh petugas ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sehingga selanjutnya dianggap perlu untuk melakukan pemasangan garis polisi pada lokasi yang ditemukan limbah B3.

Kemudian pada Senin 25 Februari 2019, tim melakukan pemasangan garis polisi di gerbang utama PT. PRP karena dikhawatirkan ada barang bukti yang dapat keluar dari PT PRP.

“Barang bukti kaleng cat bekas sebanyak 7 (tujuh) kaleng kecil dan 16 (enam belas) kaleng besar, 17 (tujuh belas) ember plastik bekas tempat cat, 3 (tiga) drum berisi oli bekas, 4 (empat) jirigen berisi oli bekas, 2 (dua) jirigen kosong, 1 (satu) drum glasswool/limbah terkontaminasi,” tutur Erlangga.

Menurut Dir Reskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Rustam Mansur, bahan-bahan berbahaya kalau dibiarkan dapat mengakibatkan dampak terhadap masyarakat.

“Masyarakat nantinya akan terkena dampak akibatnya. Dalam rangka penegakan hukum ini kalau kita biarkan dampaknya ini sangat luas, menyebabkan rendahnya udara segar di sekitar pabrik, air tercemar akibat dari tidak adanya proses akhir sampah atau tempat pemprosesan akhir. Upaya yang kita lakukan dalam rangka mengamankan masyarakat jangan sampai mencemari air dan timbul penyakit,” paparnya.

Rustam menegaskan, dari hasil pemeriksaan nantinya tentu harus ada yang bertanggung jawab. “Kita mendapatkan laporan dari masyarakat, dan masyarakat memberikan masukan ke kita tentu kita harus proses, kita cek pesanan dan kita temukan seperti itu faktanya,” katanya.

Pasal yang dilanggar jika terbukti yakni Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 102: “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).”

Pasal 59 ayat (4): “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 103: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).”

(dar/red)

Baca juga :

    Top