Kadisdukcapil Natuna, Ilham Kauli : Tanpa Syarat Lengkap, Kami Tak Mungkin Terbitkan KK

Kadisdukcapil Natuna, Ilham Kauli.

Kadisdukcapil Natuna, Ilham Kauli.

Natuna, LintasKepri.com – Beberapa hari yang lalu sempat santer diberitakan, bahwa ada seorang warga asal Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, yang membuat laporan ke kantor polisi, atas tudingan pemalsuan dokumen kependudukan, berupa kartu keluarga (KK).

Adalah Ariski Fil Bahri (27), pria yang juga merupakan salah seorang wartawan dalam sebuah media online itu, melapor ke kantor polisi Polres Natuna, lantaran terkejut, dalam KK yang dimilikinya, hanya tertera namanya sendiri.

Padahal sebelumnya, kata Ari (sapaan akrabnya), didalam KK tersebut juga tercantum nama istri beserta adik iparnya.

“Dalam KK yang saya pegang, masih ada nama istri saya Sri Nurlinda dan adik ipar saya Eva Kharisma. Namun tiba-tiba saya mau urus KTP ke Dispenduk, didalam nomor induk KK saya hanya ada nama saya sendiri,” ujar Ari kepada sejumlah media, Rabu (21/03/2018) lalu.

Ari pun lantas langsung membuat laporan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Natuna, dengan tuduhan pemalsuan dokumen kependudukan.

Ia mengaku kecewa dengan pihak Pemerintah Kelurahan Sedanau dan Kecamatan Bunguran Barat, yang telah mengeluarkan surat kehilangan KK tanpa sepengetahuannya, serta penerbitan KK oleh Disdukcapil.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) Natuna, Ilham Kauli, kepada media menjelaskan, bahwa pihaknya tidak sewenang-wenang menerbitkan dokumen resmi kependudukan, tanpa disertai dasar yang jelas.

“Tanpa syarat yang lengkap, kami tidak mungkin terbitkan KK,” tegas Ilham Kauli diruang kerjanya, Kamis (22/03/2018) kemarin.

Kata Ilham Kauli, untuk menerbitkan dokumen resmi kependudukan seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian maupun Pindah Penduduk, pihaknya selalu mengikuti prosedur yang berlaku, standart pelayanan, verifikasi dan juga validasi.

“Jika syaratnya tak memadai, tak mungkin pihak kami mengeluarkan dokumen kependudukan warga. Jadi tak benar jika bilang kami sewenang-wenang. Lagi pula apa untungnya bagi kami ??,” ungkap Ilham.

Dijelaskan Ilham, bahwa dalam pembuatan KK baru atau pindah domisili, pihaknya telah mengikuti prosedur berlaku. Prosedurnya antara lain, pemohon harus membawa berkas KK, KTP dan pendukung lain, yang foto copy dan asli.

Masalah KK hilang, lanjut Ilham, pihaknya hanya memerlukan surat kehilangan yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan, yang diketahui oleh Camat setempat, tanpa harus melapor kepihak kepolisian.

“Kecuali yang hilang KTP, yang berhak mengeluarkan surat kehilangan adalah kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Jadi bukan kami sewenang-wenang, kami punya dasar,” tegasnya.

Ilham sendiri mengaku akan mengikuti jalur hukum yang berlaku. Ia pun siap memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian, jika dibutuhkan.

“Saya akan tetap ikuti jalur hukum yang berlaku,” tutup Ilham.

Laporan : Erwin Prasetio.

Baca juga :

Top