Pemko Tpi

Ini Kata Walikota Tanjungpinang Soal Mangrove yang Ditimbun oleh PT. Ellang Semestha Indonesia

Walikota Tanjungpinang Syahrul.
Walikota Tanjungpinang Syahrul.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Walikota Tanjungpinang Syahrul, sudah memanggil Kadis PUPR dan DLH setempat, Senin (29/7) lalu guna mempertanyakan izin penimbunan hutan bakau (mangrove) yang ditimbun oleh PT. Ellang Semestha Indonesia untuk akses jalan ke Perumahan Ellang Indonesia Regency di Jalan Merpati Kilometer 11 Tanjungpinang.

Pada saat dipanggil orang nomor satu di Tanjungpinang ini, kedua Kepala Dinas (Kadis) itu hanya menjelaskan izin perumahan bukan izin penimbunan mangrove.

“Laporan dari PUPR dan DLH bahwa Izin IMB sudah dikantongi pihak PT, namun izin timbun untuk akses jalan itu yang belum ayah dapatkan informasi. Secepatnya kita mengecek apakah sudah ada atau belum izinnya,” ungkap Walikota Tanjungpinang Syahrul, Selasa (30/7).

Dari hasil penyampaian Kadis PUPR dan DLH, sambung Syahrul, izin tersebut dikeluarkan pada zaman Pj Walikota Tanjungpinang tahun 2018.

“Izin itu sudah di kelurahan, dan izin yang dikeluarkan itu izin mendirikan bangunan (IMB). Kita akan cek fakta dan kebenarannya. Karena semua itu baru disampaikan mereka (Dinas DLH dan PUPR,-red) secara lisan,” tegasnya.

Ayah sapaan akrab Walikota Tanjungpinang ini, akan mengecek apakah izin penimbunan mangrove yang dilakukan oleh PT. Ellang Semestha Indonesia untuk akses jalan menuju perumahan tersebut sudah ada.

“Waktu dekat ini Ayah akan mengkroscek terkait penimbunan itu. Karena ayah belum ada mengeluarkan izin mengenai penimbunan itu,” tegasnya lagi.

“Kita juga akan melihat berkas izin itu apakah include antara izin perumahan dengan izin penimbunan akses jalan,” tambah Syahrul.

Syahrul mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi apakah ada atau tidak izin penimbunan mangrove di lokasi tersebut.

“Belum, ya itu belum jelas, Ayah pertanyaan kepada Kadis PUPR dan DLH secara izin keseluruhan tidak di pilah-pilah,” katanya.

Syahrul mempersilahkan pihak kepolisian setempat jika ingin menyelidiki permasalahan penimbunan tersebut.

“Silahkan saja pihak kepolisian menyelidiki permasalahan penimbunan itu,” tuturnya.

(cho)