Tanjungpinang, LintasKepri.com – Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Chandra mengatakan, tunggakan atas kerja sama Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diprakarsai oleh Pemko Tanjungpinang sebesar Rp700 juta.
Baca: Pemko Tanjungpinang Berhutang Iuran Jamkesda
“Kalau menurut perhitungan kita sekitar 2 bulan yang belum di bayarkan, dan jumlahnya sekitar Rp700 jutaan,” tegas Gunardi saat press rilis bersama insan pers di Warung Kopi Pesco Km 9 Tanjungpinang, Rabu (19/10).
Dia menilai, iuran yang belum dibayarkan tersebut akibat imbas dari defisit keuangan yang melanda Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sehingga harus menunggak dan belum dibayar hingga saat ini.
“Kendalanya mungkin sedang defisit, dan memang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain, jumlah peserta Tanjungpinang yang paling banyak. Jadi kita maklumi,” tutur Gunardi.
Kata dia jumlah tersebut berdasarkan perkalian jumlah peserta Jamkesda yang mencapai 16 ribu di kali dengan jumlah iuran perbulan sebesar Rp23 ribu.
Mirisnya lagi, dari 3 kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah rayon Tanjungpinang, seperti Anambas, Bintan dan Tanjungpinang, ternyata hanya Tanjungpinang yang belum membayar.
Berhubung imbas dari defisit, integrasi yang telah ditandatangani secara bersama antara Kabupaten Lingga dan Natuna untuk Jamkesda pun akhirnya tertunda.
“Lingga dan Natuna belum menyanggupi jika integrasi tersebut dilakukan tahun ini. Mungkin tahun depan, karena data dan administrasi sudah lengkap. Hanya saja masalahnya di anggaran,” ungkapnya.
Untuk Pemko Tanjungpinang sendiri, kata Gunardi, berjanji akan membayar tunggakan tersebut sesegera mungkin.
“Katanya dalam bulan ini atau bulan depan, kita tunggu saja,” tegasnya lagi. (Iskandar)
