Lintaskepri.com, Batam – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim) Lemdiklat Polri Angkatan ke-2 Tahun 2025. Acara ini digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Rabu (12/11/2025).
Mengangkat tema “Kepemimpinan Digital dihadapkan pada Post Modern dan Post Truth”, kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat, termasuk unsur Forkopimda, DPRD Kepri, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri.
Dalam paparannya berjudul “Optimalisasi Pelayanan Digital: Kunci Kepercayaan Publik di Era Post-Truth”, Hendri menekankan pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, terutama di wilayah kepulauan seperti Kepri yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar soal teknologi, tapi tentang membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus terbuka, cepat, dan akurat dalam menyampaikan informasi,” ujar Hendri.
Ia menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad, Pemprov Kepri terus memperkuat sistem pelayanan digital, salah satunya lewat pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta platform SP4N-Lapor!. Melalui platform ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi sekaligus memantau tindak lanjut secara transparan.
Hendri juga menyoroti tantangan di era post-truth, di mana opini sering kali mengalahkan fakta. Menurutnya, pemerintah perlu hadir dengan data yang kuat dan sistem yang terbuka untuk melawan disinformasi.
“Kita tidak bisa menghadapi disinformasi hanya dengan klarifikasi, tapi lewat sistem yang transparan dan terpercaya,” tegasnya.
Selain itu, Hendri menilai kepemimpinan digital memiliki peran penting dalam mengelola perubahan dan menjaga kepercayaan publik.
Pemimpin di era digital, katanya, harus adaptif, berbasis data, terbuka pada kolaborasi lintas sektor, dan tetap mengedepankan sisi manusia dalam setiap proses kerja.
“Pemimpin digital bukan hanya yang paham teknologi, tapi yang mampu menavigasi kebenaran di tengah derasnya arus informasi,” jelas Hendri.
Menutup sesi, Hendri mengajak seluruh peserta untuk melihat digitalisasi bukan sebagai ancaman, melainkan peluang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, bersih, dan dipercaya masyarakat.(*)
