Hadiri Rapat Paripurna dengan DPRD Natuna, Hamid Rizal : Harus Dilakukan Penghapusan Asset Tak Layak Operasi

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, saat menyampaikan kata sambutan.

Natuna, LintasKepri.com – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menghadiri acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, dengan agenda Penyampaian Akhir Fraksi-fraksi DPRD tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2010.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Andes Putra, pada Selasa (14/07/2020) siang.

Hadir pada kesempatan tersebut diantaranya para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para tamu undangan lainnya.

Sedangkan beberapa fraksi DPRD Kabupaten Natuna yang hadir ketika itu diantaranya Fraksi Partai PAN, Golkar, Gerindra, PPDN dan PNR, dimana hasil pendapat yang dikemukakan,  sebagian besar menyetujui Laporan Pelaksanan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2019.

Penyerahan hasil pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Natuna.

Perwakilan Fraksi PNR, Junaidi menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Menurut Junaidi, hal ini perlu di pertahankan sebagai motivator bagi meningkatkan kinerja di Pemerintahan untuk tahun-tahun mendatang.

Walaupun mendapat predikat WTP, Junaidi menambahkan bahwa  masih ada temuan BPK yang perlu ditanggapi dengan serius, karena hal ini berdampak pada kerugian Daerah.

Kedepan Junaidi mengharapkan agar Pemerintah Daerah lebih focus pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) seperti pengembangan bidang pariwisata, Perikanan dan wajib pajak lainnya, dengan harapan agar kedepan secara bertahap Natuna tidak lagi bergantung pada dana perimbangan dari Pusat maupun Provinsi.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, saat menandatangani berita acara.

Di akhir acara Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, juga berkesempatan menyampaikan beberapa hal, diantaranya memberikan apresiasi kepada seluruh Fraksi yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berarti.

“Terimakasih banyak atas semua saran positif yang diberikan, ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk kedepannya,” ucap Hamid Rizal.

Hamid Rizal berharap sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin secara sehat, menjalankan fungsi pengawasan serta  saling bahu membahu dalam menetapkan arah kebijakan daerah, menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih merata, sebagaimana yang diharapkan bersama.

Lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Kepri itu mengakui, bahwa setelah menerima hasil laporan dari audit BPK, sebagai kepala daerah, dirinya langsung menindak lanjuti berbagai hasil temuan serta mengevaluasi untuk segera dibenahi.

Diantaranya terkait aset-aset pemerintah daerah, seperti kendaraan pejabat dan kendaraan dinas operasional. Dari hasil pemeriksaan, terdapat beberapa kendaraan dinas operasional yang berada di kecamatan yang sudah tidak layak beroperasi.

Hal tersebut perlu dilakukan pendataan ulang dan penghapusan, dengan tujuan agar neraca asset daerah dapat terangkum secara lebih riil, serta mencegah temuan pengelolaan asset daerah.

“Harus dilakukan penghapusan asset yang tidak layak operasi,” tandas Hamid Rizal. (Erwin/Pro_Kopim)