Lintaskepri.com, Batam – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima kunjungan kerja reses Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, beserta rombongan di Graha Kepri, Batam Centre, Rabu (29/10). Kunjungan tersebut difokuskan untuk meninjau dan membahas program pembangunan infrastruktur strategis, terutama proyek Jembatan Batam–Bintan serta pengembangan sarana transportasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Kunker Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Ketua III DPRD Kepri, Kepala OPD Pemprov Kepri, Bupati Natuna, Wali Kota Tanjungpinang, serta perwakilan BP Batam. Hadir pula mitra kerja Komisi V DPR RI dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Basarnas, dan sejumlah instansi lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad memaparkan potensi strategis Kepri yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka — salah satu rute tersibuk di dunia, dilalui lebih dari 90.000 kapal setiap tahun. Kondisi geografis ini, kata Ansar, menuntut pemerintah daerah untuk terus membangun konektivitas antar pulau dan memperkuat infrastruktur transportasi.
“Provinsi Kepri dengan wilayahnya yang sebagian besar lautan membutuhkan infrastruktur yang mampu menghubungkan seluruh pulau agar mobilitas masyarakat dan ekonomi berjalan lancar. Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Batam–Bintan. Seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawab daerah telah kami laksanakan. Kini kami berharap dukungan penuh dari DPR RI agar proyek strategis ini segera terwujud,” ujar Ansar.
Menurut Ansar, jembatan penghubung Batam dan Bintan bukan hanya simbol pembangunan fisik, tetapi juga pintu bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, logistik, dan pariwisata di wilayah perbatasan Indonesia–Singapura. “Jembatan Batam–Bintan adalah impian masa depan kami. Proyek ini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di dua pulau utama Kepri,” tegasnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa kunjungan pihaknya ke Kepri bertujuan memastikan seluruh program pembangunan nasional, termasuk proyek strategis di daerah, berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur di Kepri terlaksana dengan baik dan berdampak pada penguatan ekonomi serta peningkatan layanan publik,” ujar Lasarus.
Ia menambahkan, Komisi V DPR RI berkomitmen mendukung percepatan pembangunan Jembatan Batam–Bintan sebagai salah satu prioritas nasional yang akan memperkuat konektivitas dan daya saing kawasan. “Impian membangun Jembatan Batam–Bintan harus kita wujudkan bersama. Ini bukan proyek besar semata, tapi simbol keterhubungan antarpulau di provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura,” ujarnya.
Lasarus menilai nilai investasi proyek yang diperkirakan mencapai Rp16 triliun relatif kecil dibanding dampak ekonomi jangka panjang yang akan dihasilkan. “Kita hanya perlu kemauan politik dan kerja keras bersama agar pembangunan ini benar-benar terealisasi,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, BP Batam juga memaparkan sejumlah agenda strategis, termasuk pengembangan bandara dan pelabuhan, kronologi pengalokasian tapak jembatan Batam–Bintan, serta dukungan teknis yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan proyek.
Sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V menyatakan siap mendukung langkah Pemprov Kepri dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Mereka menilai, percepatan pembangunan daerah akan menjadi cerminan keberhasilan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
“Komisi V DPR RI akan terus mengawal proyek-proyek vital seperti ini. Karena jika daerah maju, maka Indonesia juga akan ikut maju,” pungkas Lasarus. (*)
