Lintas Kepri

Infromasi

Golkar Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu Tanjungpinang

Feb 24, 2024
Golkar Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu TanjungpinangGolkar Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu Tanjungpinang. Foto: istimewa.

Lintaskepri.com, Tanjungpinang – DPD II Golkar Kota Tanjungpinang melaporkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukit Bestari berinisial He ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggelembungan suara yang terjadi dalam proses Pemilu.

Ketua DPD II Golkar Kota Tanjungpinang, Untung Budiawan, bersama Wakil Ketua bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD I Golkar Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ade Angga, secara langsung melaporkan dugaan tindak pidana Pemilu pada Jumat (23/2/2024) sore.

Ade Angga menjelaskan bahwa dugaan penggelembungan suara terjadi saat PPK Bukit Bestari mengumumkan hasil rekapitulasi suara pada Kamis (22/2/2024) malam.

Ada perubahan jumlah suara pada calon legislatif (Caleg) dari partai tertentu.

“Kami sudah sampaikan kronologis, diantaranya PPK malam tadi itu membacakan hasil rekapitulasi yang berbeda dari rekapitulasi yang dimiliki saksi kami di kecamatan,” kata Ade Angga.

Jumlah suara yang diduga digelembungkan oleh oknum Ketua PPK tersebut mencapai 210 suara.

Hal ini mengakibatkan perubahan posisi Golkar dari perolehan suara terbanyak di Kecamatan Bukit Bestari menjadi nomor dua.

“Kami sudah ada catatannya, caleg mana saja yang digelembungkan dan caleg yang dikurangkan,” ungkap Ade.

Menyikapi laporan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf, membenarkan adanya laporan dugaan penggelembungan suara.

“Sudah terima laporan itu, nanti akan kita bahas itu ditingkat kota. Jadi bukan disini pembahasannya,” ujarnya.

Jika dalam pleno terbukti adanya penggelembungan suara, maka suara akan dikembalikan sesuai dengan data resmi.

Selain itu, pihak yang terlibat dalam penggelembungan tersebut akan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau mereka PPK, silahkan KPU. Kalau mereka Panwascam maka kami akan memberi sanksinya, Itu bisa dipidana,” jelasnya.(*/Brm)

Editor: Brm

Bagikan Berita :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *