Geosite Batu Kasah Natuna kembali terima CSR dari SKK Migas – KKKS melalui PPM

Wabup Natuna, Rodhial Huda, bersama perwakilan SKK Migas dan KKKS wilayah Sumbagut, saat menggunting pita peresmian serah terima program PPM di kawasan geosite Batu Kasah.

Natuna, LintasKepri.com – Sektor hulu Migas, melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), bersama Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), kembali menyerah terimakan Corporate Social Responcibility (CSR) melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) tahun anggaran 2020-2021, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada Jum’at (04/05/2021) siang.

Kali ini, taman wisata pantai Geosite Batu Kasah, yang terletak di Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, kembali menerima bantuan PPM yang di luncurkan oleh SKK Migas bersama KKKS, melalui operator KKKS Medco E&P Natuna Ltd., (Medco E&P) dan Premier Oil Indonesia.

Bantuan yang meliputi gerbang utama (1 unit), sarana ruang bilas dan toilet (8 unit) serta tower air (1 unit) itu, diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Rodhial Huda. Selain itu, SKK Migas dan KKKS juga menyerahkan 2 unit refrigerator sebagai tempat untuk menyimpan vaksin Covid-19.

Dalam sambutannya, Rodhial Huda menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada perusahaan hulu Migas, yang telah mendukung sektor pariwisata di Natuna, khususnya bagi kawasan Geosite Geopark Nasional Natuna. Karena selain di Batu Kasah, sebelumnya SKK Migas dan KKKS juga telah menyalurkan CSR terhadap 7 Geosite lainnya yang ada, seperti di Tanjung Datuk, Tanjung Senubing (Batu Sindu), Pulau Senua, Pulau Akar, Batu Goa Kamak, Gunung Ranai dan Air Terjun Gunung Ranai. Selain itu, CSR dari industri hulu Migas juga telah membangun gazebo di taman wisata alam Gunung Gundul, di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah.

Penyerahan secara simbolis bantuan 2 unit refrigerator sebagai tempat penyimpanan vaksin Covid-19.

Rodhial berharap, kontribusi nyata dari SKK Migas dan KKKS tersebut, dapat memberi dampak positif, dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Kemudian diharapkan juga akan memberikan multiplier effect ke sektor lainnya.

“Ini sebagai upaya kita dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya mampu meningkatkan taraf kesejahteraan dan pendapatan asli daerah kedepannya,” ucap Rodhial Huda.

Sementara itu Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, mengatakan, bahwa sektor hulu Migas telah memberikan dampak multiplier effect seperti pajak dan retribusi Pusat dan Daerah, Participating Interest, kesempatan lapangan usaha dan kesempatan kerja, Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan efek positif lainnya.

“PPM tentunya harus selaras dengan produksi Migas yang dihasilkan. Program PPM merupakan salah satu bagian pendukung dari Kegiatan Hulu Migas sebagai komitmen dan tanggung jawab sosial, guna turut serta mendukung pencapaian program pembangunan daerah, sehingga tercipta hubungan harmonis dalam kegiatan bisnis dan kegiatan operasi di daerah,” kata Rikky.

Namun, lanjut Rikky, tugas dan tanggung jawab besar dan utama SKK Migas dan KKKS adalah untuk meningkatkan produksi dan bertambahnya cadangan Migas, guna ketersedian Migas di Indonesia.

Sambutan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus.

Kata Rikky, program PPM SKK Migas dan KKKS yang dilaksanakan di Kabupaten Natuna melalui operator KKKS Medco E&P Natuna Ltd., (Medco E&P) dan Premier Oil Indonesia, dilaksanakan tidak dalam bentuk dana cash, melainkan dalam bentuk program (inkind).

“Dalam perencanaannya, KKKS selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Hal ini dilakukan untuk mengetahui harapan dari Pemerintah Kabupaten Natuna, terhadap program PPM serta menghindari duplikasi program, yang dikhawatirkan program tersebut menjadi tidak efektif,” tegas Rikky.

Ia menambahkan, selama ini program-program yang dilaksanakan oleh SKK Migas dan KKKS di Kabupaten Natuna berdasarkan usulan-usulan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, dan kemudian akan dievaluasi oleh internal SKK Migas dan KKKS yang meliputi evaluasi anggaran serta skala prioritas dari program tersebut. Dalam pelaksanaannya KKKS menerapkannya dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk koordinasi dan kolaborasi SKK Migas – KKKS dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemangku Kepentingan lainnya, program maupun fasilitas yang sudah dibangun oleh SKK Migas dan KKKS untuk masyarakat akan diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah, maupun stakeholder yang berwenang menerima, agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“SKK Migas dan KKKS berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi aktif, sehingga keberadaan Industri Hulu Migas di Kabupaten Natuna dapat bermanfaat dan dirasakan bagi masyarakat di wilayah operasi Migas di Natuna,” tandas Rikky. (Erwin)