Pemko Tpi

FKB Desak DPRD Kepri Tetapkan Wakil Gubernur Kepri Definitif

Federasi Kepri Bersatu (FKB) saat berunjukrasa di depan Kantor DPRD Kepri.
Federasi Kepri Bersatu (FKB) saat berunjukrasa di depan Kantor DPRD Kepri.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Federasi Kepri Bersatu (FKB) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan Wakil Gubernur Kepri definitif.

“Dewan segera menetapkan Calon Wakil Gubernur (Cawagub),” tegas koordinator FKB, Samiun, saat aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD Kepri, Kamis, (22/9) siang.

Menurut dia, sejak Nurdin Basirun diangkat menjadi Gubernur Kepri definitif pada 25 Mei 2016 menggantikan Alm. H.M Sani dikarenakan wafat, sampai hari ini masyarakat Kepri belum melihat tanda-tanda penetapan Cawagub.

“Bahkan sejak 100 hari dilantiknya Nurdin, kekosongan kursi Cawagub belum juga di isi sampai sekarang,” kata Samiun dalam orasinya.

Kekosongan ini dinilai sangat buruk. Dimana hal ini tentunya tidak berdasar sama sekali untuk tidak menjadi prioritas Gubernur dan tentu saja hal ini mengganggu visi misi pembangunan Provinsi Kepri.

Perlu diketahui bahwa tata cara tentang pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, dalam hal ini wakil Gubernur Kepri telah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 176 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 tahun 2016.

Berangkat dari kondisi tersebut, ada 6 poin penting yang disampaikan FKB dalam orasi unjukrasa di depan Kantor DPRD Kepri.

Pertama, selambat-lambatnya 1 minggu sejak tuntutan ini disampaikan, Provinsi Kepulauan Riau harus memiliki Wakil Gubernur Kepri definitif dengan menggunakan mekanisme yang tertera pada Pasal 176 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 tahun 2016.

Kedua, Gubernur bersama partai pengusung harus memperbaiki komunikasi politik untuk segera menyampaikan usulan nama wakil gubernur kepada DPRD Provinsi Kepri selambat-lambatnya 3 hari sejak tuntutan ini disampaikan dengan tetap memperhatikan dan menjaga aspirasi masyarakat Kepulauan Riau.

Ketiga, DPRD Kepri harus bertindak pro aktif untuk secepat mungkin menindak lanjuti hingga terlaksananya paripurna pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Keempat, mengingatkan Fraksi-Fraksi di DPRD Kepri terutama Fraksi dari partai pengusung untuk tidak lamban dan memprioritaskan kepentingan masyarakat umum dalam penentuan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

Kelima, mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Kepri untuk tidak menjadikan proses pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepri sebagai ajang transaksi kepentingan politis kelompok. Mengingat bahwa kepemimpinan Gubernur adalah representasi keinginan masyarakat Kepri melalui proses yang demokratis pada Pemilukada 2015.

Keenam, demi menjaga utuhnya semangat otonomi daerah dan keberlangsungan pemerintahan yang mencerminkan jati diri Kepulauan Riau. Serta menjaga pesan substansi dari proses demokratis Pemilukada 2015 posisi Wakil Gubernur Kepri harus ditempati pula oleh Putra Daerah, dengan tetap memperhatikan azas objektivitas dan mekanisme meritokrasi yang komprehensif.

Diakhir unjukrasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa tergabung dalam FKB, ruangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kepri di sweeping (diperiksa) dengan mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian dan Satpol PP Provinsi Kepri.

Massa Federasi Kepri Bersatu (FKB) saat melakukan sweeping di ruangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kepri.
Massa Federasi Kepri Bersatu (FKB) saat melakukan sweeping di ruangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kepri.

Namun, Ketua, Wakil Ketua, hingga anggota DPRD Kepri tidak ditemukan berada di ruangan masing-masing dikarenakan ada agenda Pansus di Batam.

“Ada agenda Pansus di Batam,” kata staff DPRD Kepri ketika menjelaskan kepada puluhan mahasiswa yang tergabung dalam FKB. (Iskandar)