Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Setelah meninjau Waduk dan Instalasi Pengolahan Air (WTP) Sungai Pulai, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Harris Pratamura, melanjutkan agenda kunjungan kerjanya dengan mengunjungi Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Provinsi Kepulauan Riau di Km. 8 Tanjungpinang, pada Selasa (22/4/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi BLKPP dan meninjau kebutuhan fasilitas pelatihan kerja di provinsi tersebut.
Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur Nyanyang menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas pelatihan di BLKPP Tanjungpinang yang dirasa perlu revitalisasi.
Nyanyang mengungkapkan, selama tinjauannya ke Dinas Tenaga Kerja, ia menemukan beberapa BLK yang membutuhkan pembaruan untuk meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan.
“Kami baru saja melakukan tinjauan ke Dinas Tenaga Kerja dan menemukan BLK yang memang memerlukan revitalisasi. Kami juga berencana untuk menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing kabupaten/kota di Kepulauan Riau,” jelas Nyanyang.
Nyanyang menekankan bahwa penyelarasan program pelatihan kerja sangat penting agar dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepri akan mengadakan rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan pelatihan di setiap daerah agar dapat diakomodasi dalam program-program pelatihan di BLK.
“Harapannya, setiap kabupaten/kota nantinya dapat memiliki BLK sendiri. Namun, jika fasilitas tersebut belum tersedia, kami akan mengarahkan peserta pelatihan ke BLK yang ada di Tanjungpinang, Batam, atau Tanjung Balai Karimun,” tambahnya.
Wakil Gubernur Kepri juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk kegiatan pelatihan di tahun 2025 sudah disiapkan dan akan dimaksimalkan melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2025.
Program pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK akan fokus pada pelatihan teknis, dengan anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk Dinas UMKM dan BLK Tanjungpinang.
“Dinas UMKM telah mengalokasikan sekitar Rp10 miliar untuk pelatihan, sementara BLK Tanjungpinang menerima sekitar Rp3 miliar. Utamanya anggaran ini adalah pelatihan teknik, dan kami akan memastikan bahwa prioritas program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah,” ujar Nyanyang.
Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh program pelatihan di BLKPP akan diberikan secara gratis bagi peserta.
Selain itu, program magang juga akan dilaksanakan dengan pendampingan intensif, dan peserta magang akan mendapatkan bantuan selama masa pelatihan yang berlangsung antara tiga hingga enam bulan.
Melihat kondisi fisik BLKPP Tanjungpinang yang dinilai memerlukan pembaruan, Nyanyang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri untuk mendorong revitalisasi fasilitas pelatihan tersebut.
Ia berencana untuk berkoordinasi dengan Gubernur Kepri untuk memberikan dukungan maksimal, meskipun dengan pendekatan yang minimalis namun tetap fungsional.
“Revitalisasi sangat diperlukan. Kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Kepri untuk memberikan dukungan agar pengembangan fasilitas ini dapat terlaksana, meskipun dengan konsep yang lebih sederhana namun tetap efektif,” tutup Nyanyang.(*)
