Estimasi APBD Natuna 2019 Sebesar Rp 1,27 Trilyun

3-7_1

Natuna, LintasKepri.com – DPRD Natuna menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Natuna pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Natuna Tahun 2019 diruang sidang Paripurna DPRD Natuna Jalan Yos Sudarso Ranai, pada Jumat (09/11/2018) lalu.

Mengawali rapat paripurna pimpinan sidang Ketua DPRD Natuna Yusripandi, mengatakan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang diatur pada pasal 11 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

img_20181109_143043-696x332_1

“Bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah RAPBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama,” ujar Yusripandi.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan tentang pemerintahan daerah menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan rancangan Peraturan Daerah APBD Natuna Tahun 2019.

img_20181109_143140-300x156

Dalam sidang Paripurna DPRD Natuna Bupati Natuna menjelaskan APBD merupakan alat memegang peranan penting untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tujuan Otonomi daerah yang luas Nyata dan bertanggung jawab.

Dikatakan Hamid Rizal, APBD mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran, sebagian cerminan kerja dan kemampuan pemda dalam membiayai serta mengelola anggaran pemerintah pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya dengan memperhatikan potensi daerah.

4-6

Menurutnya penyusunan RAPBD diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan berpedoman pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018. RAPBD disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah dituangkan dalam kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara.

Telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD Natuna sehingga konsistensi antara program dan kegiatan dapat tercapai dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Bupati Natuna memaparkan perkembangan APBD selalu mengikuti asumsi makro dari APBN, sebab hampir 86,16 persen sumber pendapatan berasal dari dana transfer pemerintah pusat dan 14,8 persen dari dana transfer pemerintah provinsi Kepri, 4,98 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Estimasi pendapatan anggaran daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1,13 triliun dengan rincian Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yakni, Pendapatan sebesar Rp 1,13 trilyun terdiri dari PAD dianggarkan sebesar Rp 56,57 milyar bersumber dari Pendapatan pajak daerah, distribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp 910, 26 milyar mengalami kenaikan sebesar 37,89 persen dana bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp 75,0 milyar, dana bagi hasil bukan pajak Sumber Daya Alam sebesar Rp 252,07 milyar. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp 391,52 milyar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik dianggarkan sebesar Rp 191,66 milyar.

Lain-lain Pendapatan yang sah dianggarkan sebesar Rp 168,67 milyar bersumber dari dana hibah BOS sebesar Rp 11,25 milyar. Dana hasil pajak dari Provinsi sebesar Rp 65,96 milyar dana Desa sebesar Rp 63,63 milyar dana insentif daerah sebesar Rp 27,83 milyar.

Belanja daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1,27 trilyun terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung untuk belanja pegawai dan tunjangan serta transfer desa.

Pemda mengalokasikan anggaran kegiatan infrastruktur menggunakan DAK Pemerintah Pusat sebesar Rp 145,42 milyar untuk alokasi pendidikan sebesar 20,41 persen dan Kesehatan dianggarkan sebesar 16,90 persen.

Dari sisi Pembiayaan RAPBD Tahun 2019 bersumber dari Estimasi sementara penerimaan pembiayaan sebesar Rp 139,68 milyar untuk pengeluaran pembiayaan anggaran sebesar Rp 5 milyar dalam rangka Peningkatan PAD.

Bupati Natuna menegaskan Pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 akan dibahas DPRD Natuna untuk mendapat persetujuan dan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Turut hadir dalam sidang paripurna DPRD Natuna, Sejumlah anggota DPRD Natuna, Sekda Natuna Wan Siswandi, pimpinan FKPD, OPD, para tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Laporan : Erwin Prasetio

Baca juga :

Top