Eryandy Harap Ada Lembaga Supervisi Independen di Natuna

Anggota Komisi II DPRD Natuna, Eryandy.

Anggota Komisi II DPRD Natuna, Eryandy.

Natuna, LintasKepri.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Eryandy, berharap di Kabupaten Natuna bisa terbentuk Lembaga Supervisi Independen.

Hal itu disampaikan Eryandy, menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Natuna tentang pemindahan lokasi kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke X tingkat Kabupaten Natuna tahun 2020, yang semula di Kecamatan Pulau Tiga, dipindah di Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku di Ranai, Kecamatan Bunguran Timur.

Hal itu pun sempat menuai polemik dikalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Pulau Tiga dan para khafilah dari 14 Kecamatan lainnya, serta Panitia penyelenggaraan perhelatan akbar dua tahunan tersebut.

Stand pameran dari masing-masing Kecamatan, pada pelaksanaan MTQ ke X Natuna 2020 di Kecamatan Pulau Tiga.

Stand pameran dari masing-masing Kecamatan, pada pelaksanaan MTQ ke X Natuna 2020 di Kecamatan Pulau Tiga.

Menurut politisi Partai Perindo itu, dibentuknya Lembaga Supervisi Independen bertujuan untuk menjembatani masyarakat atas kebijakan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, yang sifatnya urgensi.

“Sebagai fasilitator bagi masyarakat, untuk mengulas hal-hal urgensi, atas adanya kebijakan dari lembaga eksekutif,” tutur Eryandy atau yang akrab disapa Yayan, seperti dilansir dari hmstime.com, Rabu (18/03/2020) kemarin.

Sehingga, sambung Yayan, tim supervisi nantinya dapat menyampaikan aspirasi masyarakat melalui DPRD Natuna, untuk dibahas bersama. Kemudian hasil pembahasan tersebut akan disampaikan lembaga legislatif kepada eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Panitia pelaksana MTQ ke X Natuna 2020 saat meninjau persiapan lokasi.

Panitia pelaksana MTQ ke X Natuna 2020 saat meninjau persiapan lokasi.

“Lembaga supervisi akan menyampaikan pokok pikirannya, dan selanjutnya akan kita bahas di DPRD,” kata dia.

Harapannya supaya kedepan ketepatan keputusan kebijakan yang sifatnya urgensi, yang bersumber dari eksekutif tersebut, tepat pada tupoksi tujuan keputusan pembahasan dan bermuara bagi kepentingan bersama yang berkesinambungan.

“Kita ingin meminimalisir kebijakan tanpa koordinasi yang menimbulkan polemik ditengah masyarakat,” tutup wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna I tersebut.

Laporan : Erwin Prasetio

Baca juga :

Top