Efek Domino Industri Hulu Migas Bagi Pembangunan Daerah

Playground dan ruang olahraga terbuka di Pantai Piwang Natuna, yang di bangun oleh SKK Migas bersama KKKS. Lokasi ini juga menjadi ladang rejeki bagi para pedagang yang berjualan. Ini merupakan bukti terciptanya efek domino Industri Hulu Migas bagi Pembangunan Daerah di Kepri.

Nasional, LintasKepri.com – Memang tidak bisa dipungkiri, keberadaan Industri Hulu Migas di suatu Negara, menjadi penopang penting bagi percepatan pembangunan di setiap wilayah yang ada di Negara tersebut. Indonesia adalah salah satu Negara yang menjadikan sektor Migas sebagai salah satu sumber pendapatan terbesarnya, melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor Migas.

Bayangkan saja, di tahun anggaran 2020 kemarin, sektor Migas mampu menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 69,08 triliun, atau sekitar 4,19 persen dari seluruh pendapatan Negara, melalui kontribusi PNBP sektor Migas. Sementara dari PPh dan PBB sektor Migas, menyumbang sebesar Rp 47,11 triliun, atau sekitar 2,86 persen. Untuk diketahui, APBN tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.647,78 triliun.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, A. Rinto Pudyantoro, menjelaskan, bahwa bisnis Migas telah memberikan dampak berganda atau efek domino bagi percepatan pembangunan disuatu daerah. Ia mengatakan, jika penerimaan dari sektor Migas besar atau tinggi, otomatis masyarakat akan sejahtera.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, A. Rinto Pudyantoro.

Sebab, sambung Rinto, Industri Hulu Migas memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dijelaskannya, kegiatan Usaha Hulu Migas juga memberikan dampak bagi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui penerimaan pajak daerah, DBH Migas, PBB Migas, PDRB Migas, pajak tidak langsung, perhotelan, rumah makan dan lain sebagainya. Lalu dari hasil penerimaan tersebut, Pemerintah Daerah menggunakannya untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin, belanja pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pembinaan usaha dan lain-lain.

“Dari situ diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan merata,” ujar Rinto Pudyantoro, saat menyampaikan materi dalam Webinar Media Hulu Migas dan Lomba Karya Jurnalistik Kepri tahun 2021, Selasa (12/10/2021) siang, dengan tema “Efek Berganda Industri Hulu Migas bagi Pembangunan Daerah Kepulauan Riau”.

Kata Rinto, DBH Migas memiliki hubungan pararel dengan penerimaan Negara. Misalnya jika penerimaan Negara dari sektor Migas naik, maka DBH Migas ke Pemerintah Daerah juga akan ikut naik. Dijelaskannya, hasil pendapatan Negara dari sektor Minyak, Pemerintah Pusat berhak menerima sebesar 84,50 persen, dan sisanya sekitar 15,50 persen akan disalurkan ke Pemerintah Daerah. Sementara pendapatan Negara dari sektor Gas, Pemerintah Pusat menguasai sebesar 69,50 persen, dan untuk Pemerintah Daerah sebesar 30,50 persen.

Dampak berganda lainnya bagi pembangunan daerah, imbuh Rinto, pelaku Usaha Hulu Migas selalu menjalankan program-program sosial disetiap tahunnya. Diantaranya kegiatan Tanggung Jawab Sosial (TJS) dan Corporate Social Responsibility (CSR). TJS sendiri bersifat wajib. TJS biasanya dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan Vendor. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar daerah operasi.

” TJS dan CSR ini mengacu pada ISO 26000. TJS dan CSR bukan penentu kesejahteraan masyarakat, serta tidak mengambil alih kewenangan dan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah. Namun TJS dan CSR dapat diharmonisasikan dengan program pembangunan masyarakat oleh Pemerintah Daerah,” terang mantan Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Papua dan Maluku tersebut.

Kontribusi Sektor Hulu Migas untuk Daerah

Investasi bisnis di sektor Hulu Migas, ternyata tidak hanya penting bagi sektor Hulu Migas itu sendiri, namun memiliki peran penting bagi sektor pendukung dan sektor penggunanya. Berdasarkan analisis IO, jumlah sektor pendukung yang terkait dengan kegiatan Usaha Hulu Migas sebanyak 73 sektor. Sedangkan sektor penggunannya adalah 45 sektor. Sektor pendukung Industri Hulu Migas membentuk 55,99 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 61,53 persen tenaga kerja di Indonesia. Sementara sektor pengguna membentuk 27,27 persen PDB dan menyerap 19,34 persen tenaga kerja.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro.

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, melalui Webinar Media Hulu Migas Kepri tahun 2021, yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting, Selasa (12/10/2021) kemarin.

Komaidi menjelaskan, Industri Hulu Migas memiliki peran penting terhadap penerimaan APBN. Industri Hulu Migas juga terus memberikan kontribusi bagi daerah penghasil, melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Pengertiannya, pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Komaidi mencontohkan, sektor Migas telah berkontribusi menyumbang APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebesar Rp 254.380.808.293 ditahun anggaran 2020. Dengan rincian pendapatan dari DBH Minyak Bumi sebesar Rp 59.225.855.348 dan dari DBH Gas Bumi sebesar Rp 195.154.952.945.

Sementara kontribusi Industri Hulu Migas bagi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri, mampu menyumbangkan sebesar Rp 138.066.760.430 bagi APBD Kabupaten tersebut ditahun anggaran 2020. Dengan rincian pendapatan dari DBH Minyak Bumi sebesar Rp 73.514.540.564 dan dari DBH Gas Bumi sebesar Rp 64.552.219.866.

DBH Migas ini telah diatur didalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Undang-undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Namun, sambung Komaidi, regulasi Hulu Migas di Indonesia selama bertahun-tahun selalu menuai permasalahan. Diantaranya masalah ketidakpastian hukum (aturan main), ketidakpastian fiskal (keekonomian) serta kerumitan administrasi, birokrasi dan perizinan.

“Ketidakpastian hukum dan ketidakpastian fiskal, menjadi sangat berpengaruh pada kondisi tidak dihormatinya kontrak kerjasama yang berlaku, yang pada dasarnya merupakan syarat utama bagi iklim investasi yang kondusif dan dapat bersaing,” jelas Komaidi.

Terus berkutatnya sektor Hulu Migas Indonesia didalam tiga masalah aturan tersebut, akibat adanya tiga elemen fundamental yang diperlukan dalam Kontrak Kerjasama, yang selama ini hilang dari regulatory framework pengelolaan Hulu Migas yang ada. Diantaranya mengenai penerapan assume and discharge didalam hal perpajakan kontrak kerjasama, dipisahkannya urusan administrasi dan keuangan kontrak kerjasama dengan urusan Pemerintah dan keuangan Negara (state finance), serta karena adanya penerapan prinsip single door bureaucracy, atau single institution model yang mengurus hal administrasi/birokrasi/perizinan kontrak kerjasama.

“Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001 sebagai dasar landasan hukum, tidak memiliki ketiga elemen fundamental tersebut,” kata Komaidi.

“Akibatnya, kerangka peraturan dalam tata kelola Hulu Migas yang berdasar pada Undang-undang Migas tersebut, sampai hari ini selalu conflicting atau tidak sinkron dengan bentuk kontrak kerjasama yang dijalankan. Sehingga memunculkan ketiga masalah utama diatas,” imbuhnya.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Rikky Rahmat Firdaus, mengatakan, bahwa sektor Hulu Migas merupakan Kegiatan Negara yang mempunyai peran penting dalam penyediaan Minyak dan Gas yang merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. SKK Migas sebagai institusi Negara yang bertugas melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Hulu Migas di Indonesia, berkomitmen penuh dan berupaya agar Kebutuhan Migas di Indonesia dapat terpenuhi.

Disamping itu, SKK Migas juga hadir untuk mendukung Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas, dalam upaya mendapatkan cadangan Migas dan memproduksi Minyak dan Gas di Indonesia untuk Negara, dengan skema usaha bagi hasil (production sharing contract).

Tujuan besar dari kegiatan industri di sektor Hulu Migas dari Pemerintah melalui SKK Migas, adalah bagaimana mengawal operator perusahaan Hulu Migas dan KKKS bekerja dan berusaha dengan SDM, teknologi dan capital yang tinggi, agar dapat menemukan cadangan Migas melalui kegiatan fase eksplorasi. Selanjutnya, apabila kandungan cadangan migas ditemukan dan dinyatakan ekonomis, cadangan Migas tersebut akan dilanjutkan dengan rencana pengembangan dan produksi dalam fase eksploitasi.

Sebagai dampak dari aktifitas sektor Hulu Migas diatas, adalah Multiplier Effect Ekonomi yang nyata bagi masyarakat maupun Pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Pencapaian hasil lifting Migas Nasional adalah penopang penting APBN Nasional. Bagi daerah penghasil, DBH Migas adalah andalan sumber anggaran bagi pembangunan di daerah.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, saat menyerahkan bantuan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, secara simbolis.

Sektor Hulu Migas juga memberikan dampak Multiplier Effect yang lain, seperti Pajak dan Retribusi Pusat dan Daerah, Participating Interest, kesempatan lapangan usaha dan kesempatan kerja, Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan efek positif lainnya.

“Program Pengembangan Masyarakat atau PPM tentunya harus Selaras dengan produksi Migas yang dihasilkan. Program PPM merupakan salah satu bagian pendukung dari kegiatan Hulu Migas, sebagai komitmen dan tanggung jawab sosial, guna turut serta mendukung pencapaian program pembangunan daerah,” ujar Rikky Rahmat Firdaus, saat menyerahkan bantuan PPM di Pantai Batu Kasah, Natuna, pada Jum’at (04/06/2021) lalu.

Sehingga, sambung Rikky, dapat terciptanya hubungan harmonis dalam kegiatan bisnis dan kegiatan operasi di daerah. Namun, tugas dan tanggung jawab besar dan utama SKK Migas dan KKKS, adalah untuk meningkatkan produksi dan bertambahnya cadangan Migas, guna ketersedian Migas di Indonesia. (Erwin Prasetio)