DPRD Kepri

DPRD Kepri Pertanyakan Kinerja Dan Dana Penanganan Covid-19 Ke Pemprov

Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kepri pertanyakan kinerja pelayanan pemerintah serta evaluasi pengunaan alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 ke pemerintah provinsi Kepri.

Hal itu terungkap dalam rapat Kerja Komisi I DPRD Kepri yang dipimpin Taba Iskandar dan dihadiri Bobby Jayanto, Khazalik, Kamaruddin Ali, Zainuddin Ahmad serta M.Syahid Ridho, dengan pemerintah daerah yang dihadiri  Sekretaris Daerah sebagai tim TAPD provindi Kepri didampingi Asisten Adminsitrasi Umum Hasbi, Kepala BKPSDM Firdaus, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri, Kepala Biro Ortal dan Korpri Ani Lindawati, Plt.Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Zulkifli serta Kepala Satpol PP Subandi melalui video confrence, Rabu (15/4/2020).

Anggota DPRD Kepri Taba Iskandar mengatakan, DPRD Kepri akan tetap mendukung langkah-langkah Pemerintah daerah dalam pencegahan Covid-19.

“Namun demikian, DPRD akan mengingatkan bahwa fungsi pemerintahan harus tetap berjalan dan DPRD diberikan laporan tentang penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19,”ujar Taba Iskandar.

Memang, lanjut Politisi Golkar ini dalam hal pengalokasian serta realokasi anggaran, diberi kewenangan khusus pada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat efektif dan terukur dalam melaksanakan tugas penanganan dan pencegahan Covid-19 di daerah.

“Namun hal tersebut, tidak untuk mematikan atau tidak untuk menghindari hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Artinya, kalau pengambilan keputusan sudah dilakukan secara cepat dan terukur oleh pemerintah, DPRD harus mendapatkan informasi dan penjelasan atas apa yang sudah dilaksanakan, demikian juga laporan penggunaan anggaranya.”ujar Taba.

Menanggapi hal itu, Sekeretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS.Arif Fadillah mengatakan, ditengah merebaknya wabah covid-19, fungsi pemerintahan di provinsi Kepri tetap berjalan dengan efektif seperti biasanya.

Hal itu kata Arif, sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB, Eselon II dan  Eselon III tetap bekerja seperti biasa dibantu oleh eselon IV dan staf yang masuk kantor secara bergiliran.

“Pemprov telah menjalankan edaran Menpan perihal waktu kerja untuk ASN. Para ASN walaupun bekerja di rumah, Work From Home, Namun tetap melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan,”kata Arif.

Terbukti, dalam beberapa hari ini, banyak berkas yang masuk untuk Gubernur dan ditandatangani, serta dikerjakan dengan  berkoordinasi melalui video conference baik dengan Mendagri hingga Menteri keuangan guna mendapatkan arahan dan kebijakan untuk penanganan covid.

Terkait koordinasi Pemerintah dengan DPRD yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi dan Anggaran, Arif memastikan bahwa hal tersebut tetap akan berjalan sperti sediakala. Namun dengan format yang tentunya berbeda karena wabah  virus covid yang sedang terjadi saat ini.

“Untuk agenda Pemerintah bersama Dewan dapat kami pastikan bahwa tetap bisa berjalan sesuai yang diagendakan. Tentunya kami sangat membutuhkan masukan-masukan dari kawan-kawan anggoat dewan terakit apa saja hal yang kurang di lapangan dalam hal penanngan covid ini,”ujar Arif.

Dalam penangan Covid, Arif menjelaskan, bahwa saat ini Tim Pemerintah provinsi Kepulauan Riau terus menghitung kebutuhan anggaran untuk penangan covid teruma untuk Dinas Kesehatan,BPBD dan Rumah sakit dengan usaha tidak menggangu secara keseluruhan struktur APBD.

“Kalaupun ada anggaran yang dipangkas adalah merupakan anggaran Perjalana Dinas, Bimtek dan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak yang kegiatan tersebut tidak memillki manfaat yang siginifikan.

“Untuk penganggaran ini kami akan tetap berkomunikasi dan menyampaikan secara terperinci ke DPRD, karena kami tetap butuh masukan agar dapat berkerjsama dan saling bersinergi,”ujar Arif.

Sebagai mana diketahui, hingga saat ini pemerintah provinsi Kepri belum menyampaikan Rencana Anggaran Belanja (RKB) dari besaran refocusing dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemerintah ke DPRD Kepri. Hal itu, juga diakui Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang dikonfrimasi wartawan, juga menyoroti belum terpadu dan kompaknya pelaksanaan penanganan Covid-19 antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota di Kepri, hingga mengakibatkan masing-masing daerah jalan dan bekerja sendiri-sendiri.

Bahkan, kata Jumaga, hingga saat ini pihaknya di DPRD Kepri juga belum mengetahui berapa besaran dan apa saja Rencana Kegiatan Belanja (RKB) anggaran percepatan penanganan bencana Non alam Covid-19, yang sudah di ploting pemerintah.

Demikian juga, mengenai, apakah RKB anggaran tersebut sudah disampaikan atau belum ke Menteri Dalam Negeri sebagai mana SK yang dikeluarkan.

“Sampai saat ini pemerintah belum ada menyampaikan ke DPRD, berapa besaran anggaranya dan apa saja RKB kegiatanya,”ujar Jumaga.

Seharunya lanjut Jumaga, Rp.11 Milliar yang sudah digunakan dari Rp.40 anggaran BTT APBD, Pertama harus difokuskan pemerintah pada penanganan korban dan pencegahan, dengan melengkapi seluruh sarana dan prasaran yang dibutuhkan.

Selanjutnya, setelah di lakukan realokasi anggaran dan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, selanjuitnya pase kedua pmerintah provinsi mulai melakukan penanganan dampak Ekonomi, serta program Jaring pengaman sosial serta program lainya.