Lintaskepri.com, Tanjungpinang — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP) menggelar kegiatan pendampingan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Senin (14/4/2025).
Kegiatan ini melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepri sebagai peserta aktif.
Pendampingan tersebut dilakukan berdasarkan Surat DP3AP2KB Provinsi Kepri Nomor B/400.2.2.1/9/DP3AP2KB/2025 tertanggal 21 Januari 2025, yang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2025.
Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Kepri, Annas Rustam Aji, menjelaskan bahwa kegiatan ini mengacu pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah.
“PPRG bukan sekadar soal anggaran, tapi soal memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Ini mencakup perempuan, laki-laki, anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” jelas Annas.
Ia menegaskan pentingnya OPD untuk menyusun dokumen pendukung PPRG secara teknis dan terarah. DP3AP2KB akan terus memberikan pendampingan agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Lebih lanjut, Annas menyampaikan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan—mulai dari pembangunan hingga sosial, politik, hukum, ekonomi, dan budaya.
Berikut adalah tujuan utama dari implementasi PUG di daerah:
- Menghapus kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.
- Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara adil dan sesuai kebutuhan.
- Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan lintas sektor.
- Menjamin kebijakan pembangunan yang responsif gender dan berkeadilan.
- Menanggulangi diskriminasi berbasis gender, baik langsung maupun tidak langsung.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan gender.
DP3AP2KB Kepri berkomitmen untuk terus mendorong integrasi perspektif gender dalam setiap program dan kebijakan daerah demi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.(Mfz)
