Dinsosnaker Tanjungpinang Kewalahan Tangani Gepeng

– Dilema Kewenangan

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Surjadi. Foto : Ist
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Surjadi. Foto : Ist

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang kewalahan mengatasi permasalahan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang ada di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang. Sehingga Gepeng di kota ini meresahkan masyarakat.

Akibatnya pun dinas ini mengalami dilema kewenangan untuk mengatasi permasalahan ragam sosial kehidupan masyarakat Kota Tanjungpinang pasalnya tidak ada porsi lebih untuk mengurus Gepeng.

“Kita (Dinsosnaker,red) memiliki beberapa program seperti program Kementerian sosial untuk anak, panti remisi seperti bina remaja, untuk pengemis program bina karya, panti asuhan anak, dan untuk anak terlantar supaya mereka bisa mandiri. Itu semua ada dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan program dan pelaksanaan ada di provinsi bukan di tingkat kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Surjadi saat ditemui LintasKepri.com di ruang kerjanya, Senin (18/4).

Dia menjelaskan, permasalahan yang saat ini tengah marak diperbincangkan dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Tanjungpinang adalah pengemis dan gelandangan.

Saat ini telah tersedia rangkaian program penanggulangan dari setiap permasalahan tersebut, hanya saja tidak semua menjadi kewenangan di tingkat kabupaten/kota.

“Ada pembedaannya dan berada ditingkat Provinsi Kepri,” katanya.

Sementara untuk program pengentasan pengemis dan anak jalanan, Surjadi mengatakan program tersebut bukan hanya untuk menanggulangi masalah pengemis saja. Akan tetapi, semua program dengan anggaran yang tidak cukup saat ini menjadi penghambat bagi mereka (gepeng,red) untuk diperbantukan.

“Kalau pengemis, bukan untuk pengemis saja programnya, tentu kita ada program yang lain. Ada program kube perkelompok Rp 20 Juta untuk 10 orang, begitu juga dengan program web yang didukung dari juklak Kemensos RI untuk
perempuan rawan ekonomi Rp 3 Juta per orang, tapi biasanya dengan uang Rp 3 Juta biasanya mereka menolak,” paparnya.

Jadi, masalah pengemis dan anak jalanan harus dilakukan rehabilitasi, namun sayangnya Dinas Sosial tak memiliki panti rehabilitasi.

Meskipun tidak memiliki panti rehabilitasi, Surjadi sempat menjelaskan sistem rehabilitasi pola hidup di panti rehab dengan rekayasa sosial dapat memperbaiki kejiwaan dan pikiran serta cara pandang manusia.

“Kita tidak punya panti rehab, jadi gak ada yang di rehab. Kewenangannya tidak di kita. Pihak kita kewenangannya hanya mengantarkan saja, bahkan kami pernah mengantarkan penyandang disabilitas hingga ke-Kementerian,” bebernya.

Sepanjang tahun 2015 hingga 2016, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang mencatat telah menanggulangi 2 penyandang disabilitas, dan 39 pengemis. Sementara untuk gelandangan masih dalam pendataan.

“Karateristik masyarakat Kota Tanjungpinang ini rata-rata baik hati. Makanya penghasilan pengemis itu tinggi,” nilainya.

Seperti baru-baru ini diketahui olehnya, salah satu pengemis berpenghasilan hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

“Oleh karena itu mereka tidak mau ditanggulangi,” tambahnya.

Surjadi berharap kewenangan yang diberikan kepada setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebaiknya dijalankan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Kita akan terus berupaya mensosialisasikan segala bentuk ketersediaan program dan bantuan untuk mereka, dan saya berharap kepada semua pihak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan apa yang telah ditugaskan,” tutupnya. (Aji Anugraha/Aliasar)