Daeng Amhar “Restui” Pemda Natuna Hapus Tenaga Honor secara Perlahan

LPP Gurindam web
Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar.

Natuna, LintasKepri.com – Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar menyetujui terkait wacana Pemerintah untuk menghapus tenaga honorer, maupun tenaga kontrak yang bekerja di instansi Pemerintah.

Pasalnya menurut Daeng Amhar, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), tidak ada anggaran untuk tenaga tersebut.

“Saya pernah sampaikan juga, kalau memang ini menjadi beban bagi daerah, baiknya dikurangi saja tenaga honorer maupun tenaga kontrak,” ujar Daeng Amhar, di Kantor DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, pada Kamis (12/08/2021) pagi.

Menurut Daeng Amhar, Kabupaten Natuna sendiri terdapat hampir 2000 lebih tenaga honorer maupun kontrak.

Dengan demikian dirinya menyetujui penghapusan tenaga tersebut dengan cara perlahan, sesuai dengan kebutuhan instansi dan efektifitas kinerja dari tenaga honorer maupun tenaga kontrak itu sendiri.

“Saya setuju berangsur di kurangi, apalagi wacana Pemerintah Pusat di 2023, tenaga honorer dan tenaga kontrak itu akan di hapus,” tandas politisi PAN tersebut.

Sebelumnya rencana penghapusan tenaga honorer diketahui telah disepakati oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi II DPR RI. Penghapusan diperlukan untuk mendapatkan sumber daya manusia atau SDM berkeahlian.

PANRB juga memproyeksikan, keberadaan tenaga honorer di Pemerintah Pusat akan dihapus pada tahun 2023 mendatang.

Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019, dimana tenaga honorer diberi masa transisi selama 5 tahun terhitung sejak 2018 hingga 2023.