Tanjungpinang, LintasKepri.com – Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa yang terbentuk dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Tanjungpinang (KAMT) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Jumat (24/9).
Koordinator Lapangan (Korlap) KAMT, Adiya Prama Rivaldi, dengan tegas menyatakan mendesak wakil rakyat untuk segera menetapkan Tim Pansus atas dugaan foto skandal Wali Kota Tanjungpinang Rahma dengan seorang pria bukan suaminya.
“Mendesak Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni untuk segera membuat Tim Pansus terkait kebenaran foto dugaan skandal tersebut,” tegasnya, Kamis (23/9).
KAMT juga akan berunjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepri usai dari gedung DPRD Tanjungpinang. Mereka akan membuat laporan ke Kejati Kepri soal dana refocusing penanganan COVID-19 di Tanjungpinang yang dinilai tidak transparan.
“Kita akan segera membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Kepri terkait persoalan dana refocusing tersebut yang tidak transparan dan dana penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020,” tambah Koordinator Umum KAMT, Budi Prasetyo.
Budi mengungkapkan ada dana penanganan COVID-19 di Dinas Sosial Tanjungpinang sekitar Rp33.927.753.700, dan KAMT akan mempertanyakan anggaran itu saat unjuk rasa di DPRD Tanjungpinang.
“Dan segera membuat laporan ke Kejati terkait persoalan tersebut. Kita juga desak Kejati untuk mengusut tuntas atas laporan yang akan kami buat nantinya. Ini akan kita tembuskan ke KPK, BPK maupun Kejaksaan Agung,” ungkapnya.
Selain itu, KAMT juga mendesak DPRD Kota Tanjungpinang untuk mengusut tuntas anggaran hasil refocusing miliaran rupiah di Pemkot Tanjungpinang. Tujuannya untuk mendapatkan kejelasan.
“Dialirkan kemana saja serta meminta transparansi wali kota Rahma bersama jajarannya di depan DPRD yang dihadiri oleh mahasiswa dan pemuda esok,” tuturnya.
KAMT, sambung Budi, juga mendesak Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni menghadirkan wali kota Rahma di depan pemuda dan mahasiswa, untuk menjelaskan dana hasil refocusing dan dana di Dinas Sosial.
“Jika desakan kami tidak diindahkan oleh DPRD maupun Kejati Kepri, kami akan melakukan dobrakan besar yang akan terbentuk dari berbagai elemen masyarakat Kota Tanjungpinang,” katanya.
(dar)
