Tanjungpinang, LintasKepri.com – Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan (SMP-Bintan) angkat bicara soal menyikapi permasalahan seleksi ulang dan seleksi umum tenaga honorer (PTT) di Kabupaten Bintan yang dilakukan beberapa waktu lalu.
SMP Bintan juga mempertanyakan komitmen Gubernur Nurdin Basirun dan DPRD Kepri.
“Sudah lebih dari 10 hari surat kita sampaikan secara langsung namun belum ada tanggapan. Pada saat kita menyampaikan permasalahan tersebut, mereka berjanji akan mempelajari dan menindaklanjuti, namun sampai saat ini tidak ada kabar,” ujar Koordinator Baharuddin Rahman, Rabu.
SMP Bintan juga mempertanyakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kabupaten Bintan yang sepertinya tidak berani transparan terhadap data yang berhubungan dengan kebijakan seleksi honorer tersebut.
“Sudah lebih dari 10 hari surat permohonan informasi publik kita sampaikan. PPID Bintan sepertinya tak berani transparan dengan memberikan data-data yang diminta. Jangankan data yang diminta, nomor kontak PPID pun mereka berikan saja tidak valid alias nomor palsu,” tegasnya.
SMP Bintan menduga PPID tidak menguasai aturan tentang keterbukaan informasi.
“Masalah ini segera akan kita gugat ke Komisi Informasi,” tegasnya.
Sementara, Auliansyah, salah satu inisiator gerakan SMP Bintan mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah menemui Tjahjo Kumolo selaku Mendagri untuk melaporkan kebijakan Bupati Bintan Apri Sujadi.
“Mendagri mengatakan sebaiknya Gubernur Kepri yang menyelesaikan dulu permasalahan tersebut, dan jika daerah tidak mampu baru menjadi ranah pemerintah pusat,” katanya.
“Makanya kita ambil langkah ini, kita tempuh jalur executive review untuk membuka data terkait kebijakan seleksi ulang tersebut supaya tidak ada lagi yang berspekulasi dan menduga-duga,” tambahnya.
SMP Bintan, kata Auliansyah, akan terus mendesak Gubernur Kepri agar mengambil peran.
“Gubernur jangan tinggal diam, persoalan honorer Bintan ini harus ada kepastian hukum dan keadilan. Jangan main kucing-kucingan di pemerintahan. Sebab, ada aturan dimana kepala daerah tidak boleh sesuka hati membuat kebijakan. Sekarang informasi yang beredar malah yang tidak lulus direkrut lagi. Ini merupakan sebuah lelucon,” kritiknya.
“Jika Pemerintah Bintan merasa kebijakan terkait honorer tersebut sudah benar, seharusnya tidak perlu takut, dibuka saja data-datanya. Semakin ditutup-tutupi, maka masyarakat akan bertanya, ini ada apa,?,” tegasnya.
(Suaib)
