Lintaskepri.com, Batam – Pemerintah Kota Batam resmi menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan awal Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), Selasa (8/7/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Ruang Rapat Embung Fatimah, Kantor Wali Kota Batam.
Dokumen RP2KPKPK disusun sebagai rencana strategis terpadu yang memuat profil kawasan kumuh, identifikasi masalah, strategi pencegahan, rencana program, hingga skema investasi dan pelibatan berbagai pihak.
“RP2KPKPK bukan hanya dokumen administratif. Ini adalah pijakan hukum dan arah kebijakan penanganan kawasan kumuh yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan,” tegas Jefridin.
FGD ini digelar sebagai forum kolaborasi lintas sektor dan wilayah, guna menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan serta membangun rasa kepemilikan terhadap isu permukiman kumuh.
“Masalah kawasan kumuh bukan sekadar persoalan fisik lingkungan. Ini menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas,” ujar Jefridin.
Ia juga menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data di lapangan sebagai dasar penyusunan dokumen yang akurat dan responsif terhadap kondisi nyata di masyarakat.
Dengan disusunnya dokumen RP2KPKPK, pemerintah berharap dapat mengalokasikan intervensi program secara tepat, baik melalui APBD, APBN, maupun kemitraan dengan sektor swasta dan program Corporate Social Responsibility (CSR).
Selain itu, Jefridin mendorong peran aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam mendukung penataan lingkungan yang sehat, bersih, dan layak huni.
“FGD ini adalah langkah awal yang penting untuk memastikan seluruh pihak terlibat dan bertanggung jawab atas penyelesaian persoalan kawasan kumuh di Batam,” tutupnya.(*)
