Natuna, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, menerima kunjungan Kementerian PPN (Bappenas) dalam rangka kunjungan lapangan dan diskusi terkait transformasi ekonomi di Kabupaten Natuna, di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, pada Sabtu (05/11/2022) siang.
Dalam pemaparannya, Bupati Natuna Wan Siswandi, menyampaikan terimakasih atas kunjungan para pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas. Dia berharap kunjungan tersebut akan menjadikan pembangunan Natuna lebih baik ke depan.
Wan Siswandi mengatakan, dirinya bersama dengan Wakil Bupati Natuna telah mengunjungi 15 kementerian untuk menyampaikan pokok-pokok pembangunan yang perlu didorong, dalam mendukung percepatan pembangunan Natuna.
”Bicara potensi, kita tahu bahwa Natuna memiliki potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah dengan target hasil laut 18 ton perhari. Kemudian ini menjadi tugas pemerintah bagaimana mendorong masyarakat dalam memaksimalkan kekayaan potensi laut Natuna, termasuk potensi wisata selain wisata bahari.
“Kita juga memiliki berbagai warisan geologi yang sudah diakui sebagai kawasan Geopark Nasional dan saat ini dalam proses ke tahap UNESCO Global,” imbuh Wan Siswandi.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Amalia Adininggar, menyebut paparan Bupati Natuna sangat komprehensif, sebagai gambaran rencana transformasi ekonomi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Di mana Natuna Menjadi salah satu program induk percepatan transformasi ekonomi tersebut.
”Natuna sebagai wilayah terdepan Indonesia akan menjadi salah satu bagian dari target wilayah reformasi ekonomi melalui kekayaan lautnya, dengan tagline merajut untaian ekonomi biru Indonesia,” ungkap Amalia.
Sedangkan di sektor pariwisata, kata Amalia, akan diusung “Kepri Biru” sesuai dengan potensi kekayaan geologi yang Natuna miliki. Hal ini dapat dilihat dengan ditunjuknya Kabupaten Natuna sebagai salah satu kawasan warisan Geopark Nasional.
”Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Natuna merupakan salah satu wilayah yang ditunjuk sebagai wilayah Geopark Nasional dengan Warisan geogologi berupa bebatuan yang berusia ratusan jutaan tahun, geo – biodiversity dengan adanya salah satu hewan endemik yaitu kekah dan penyu dan terakhir geo cultural seperti mendu dan lain lain,” tuturnya.
Lanjut dikatakan Amalia, Pemerintah Pusat memahami kendala yang paling mendasar dihadapi Kabupaten Natuna adalah masalah accessibility yaitu transportasi menuju dan keluar dari Kabupaten Natuna. Sehingga katanya, pemerintah pusat akan melakukan pengembangan pilot project Plane Amphibi N 219.
Menambahkan perkataan Amalia, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Gita Amperiawan, mengatakan dengan kondisi wilayah kepulauan, solusi masalah accessibility bisa dilakukan menggunakan pesawat amphibi yang melakukan pendaratan dan lepas landas di laut.
“Salah satu wilayah yang akan menjadi pilot project adalah Kepulauan Riau dan kita akan langsung meninjau besok salah satunya pulau senoa. Untuk memastikan wilayah waterbase airport harus mendukung terlebih dahulu. Di mana pilot project ini akan direalisasikan pada 2025 di Kabupaten Natuna,” jelas Gita.
Menanggapi rencana pengembangan Sea Plane Pesawat Amphibi N 219 , Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, menyampaikan apresiasinya terhadap wacana tersebut.
“Namun perlu dipahami dalam merencanakan reformasi ekonomi, perlu sebuah pemahaman kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah perbatasan. Dengan kondisi wilayah kepulauan, pengembangan rencana Sea Plane N 219 adalah solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah accessbility bagi wilayah perbatasan,” tutur Rodhial.
Kunjungan kerja Kementerian PPN akan dilanjutkan dengan peninjauan Pulau Senoa sebagai Waterbase Airport, lalu akan dilanjutkan dengan peninjauan SKPT selat lampa, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu (06/11/2022) besok. (Erwin)
