Alias Wello Perjuangkan 1.053 RTLH dan Rusun PNS di Penghujung Masa Jabatan

DPRD Lingga
Lingga Kab
Alias Wello Perjuangkan 1.053 RTLH dan Rusun PNS di Penghujung Masa Jabatan.

Lingga, LintasKepri.com – Meski berada di penghujung jabatan, dan tak lagi mencalonkan diri sebagai Bupati Lingga pada Pilkada 2020 di Kabupaten Lingga, Alias Wello terus melakukan upaya dengan penuh semangat memperjuangkan Kabupaten Lingga.

Contohnya ia melakukan pengajuan rumah susun bagi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Selain itu, Wello juga memperjuangkan masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tempat yang lebih baik.

Bupati Lingga Alias Wello, mengatakan, kunjungannya menemui Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sumatera III Zubaidi, yang berlangsung di Grand Zuri Hotel Pekanbaru, dalam rangka melakukan pengajuan dan memperjuangkan RTLH untuk masyarakat dan Rumah Susun (Rusun) bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

“Kunjungan ini bertujuan untuk pengajuan atau memperjuangkan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) untuk masyarakat Lingga dan Rumah Susun (Rusun) untuk PNS Pemkab Lingga,” tutur Wello usai pertemuan di Grand Zuri Hotel, Kamis (17/9).

Lebih lanjut dikatakan pria yang akrab dengan panggilan AWe ini menjelaskan, untuk RTLH ada sebanyak 1.053 unit rumah. Sementara, untuk Rusun bagi PNS di lingkungan Pemkab Lingga ada sebanyak 52 unit yang pengajuannya diperuntukan di tahun 2021.

Alias Wello Perjuangkan 1.053 RTLH dan Rusun PNS di Penghujung Masa Jabatan.

“Nantinya untuk RTLH akan difokuskan untuk masyarakat yang berada wilayah pesisir Kabupaten Lingga, dan untuk Rusun (rumah susun) akan dibangun di Daik Lingga,” jelas Wello.

Di masa kepemimpinan AWe-Nizar, Awe membeberkan, di Kabupaten Lingga ada sebanyak 1.927 unit rumah yang telah terbangun di Kabupaten Lingga lewat RTLH.

Sementara, untuk Rusun bagi PNS, Pemkab Lingga mengajukan dan mengingat terdapat sebagian PNS yang berkantor di Daik Lingga, bertempat tinggal di Pulau Singkep yang jarak tempuhnya memakan waktu yang lumayan lama dan harus mengarungi lautan.

Rusun tersebut diajukan dengan tujuan nantinya dapat diisi oleh pegawai agar PNS yang berkantor di Daik Lingga, sementara kediamannya di Pulau Singkep, dapat menghemat waktu dan maksimal dalam menjalankan tugasnya.

“Dalam waktu dekat pihak dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sumatera III akan melakukan kunjungan untuk melihat langsung wilayah pemukiman di Kabupaten Lingga. Kita telah memperjuangkan ini. Mudah-mudahan di tahun 2021 dapat terealisi,” tutup AWe.

(fiza)