Tanjungpinang, LintasKepri.com – Sebanyak 487 pekerja pembibitan karet di Perusahaan PT Kartika Jemaja Jaya (PT KJJ) yang merupakan perusahan pengelola karet di 3.605 Hektar lahan di dua Kecamatan, yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), terpaksa harus berhenti bekerja, lantaran Polemik dan lambannya izin Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dari Pemerintah.
Hal ini disampaikan Konsultan Hukum PT KJJ, Urip Santoso saat pers konfrens di Hotel Halim, Selasa (31/5) siang tadi bersama HRD PT KJJ, Darmalis, Manager Oprasional PT KJJ, Danu dan Direktur Oprasional PT KJJ, Basyarudin Idris, serta dihadiri sejumlah media.
“Ada 487 pekerja yang saat ini masih bertanya kepada perusahan, kapan akan beroperasi, mereka berharap perusahaan dapat segera beraktifitas, dan pemerintah dapat segera mengeluarkan izinnya,” kata Urip menyampaikan keluhan para petani Pembibit saat itu kepadanya.
Saat ini, para Pembibit yang berasal dari masyarakat tempatan menunggu perusahan yang mengelola lahan seluas 3.605 Hektar itu beraktivitas kembali, mengingat mereka dapat meraih keuntungan dengan bekerja di perusahan.
Seperti halnya Awaludin. Dia merupakan salah satu dari masyarakat Anambas, tanah kelahirannya, putra daerah Siantan yang ingin sekali melihat daerah maju dan terus berkembang, karena menurutnya. Di daerahnya sangat minim investor, dan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga memacunya untuk menyepakati Perusahan tersebut beraktivitas.
“Saya menolak pembalakan liar yang jelas tidak berizin, dan saya mendukung PT KJJ sebagai investor membangun daerah ini dengan mempekerjakan anak daerah kedepannya. Saya mau Jemaja Berkembang, bukan bouksit ataupun kelapa sawit, tapi karet,” katanya.
Terpisah, melihat kondisi pro dan kontra anatar masyarakat pendukung dan yang menolak tersebut, Ketua Forum Pemuda Peduli Anambas, Samiun bersama beberapa pemuda yang ada di Tanjungpinang berencana menggelar audiensi hingga aksi Unjuk Rasa (Unras) apabila Bupati KKA tidak mengambil sikap.
“Kalau hari ini Bupati selaku kepala daerah yang memiliki wewenang dan keputusan tidak berani mengambil sikap dan memandang sebelah mata, maka kami putuskan untuk menggelar aksi demontrasi dan menduduki Mis Pemda KKA,” kata Miun kepada media ini.
Miun juga meminta kepada Bupati KKA untuk tegas dalam menanggapi permasalahan ini. “Jangan Plin-Plan, itu tidak baik untuk masyarakat,” tukasnya.
Diketahui, Luas Pulau Jemaja 21.077,35 Ha, dengan Hutan Lindung seluas .366,5 Ha, Hutan Produksi 5.656,8 Ha, Hutan Produksi Terbatas 694,6 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 357,7 Ha dan Areal Penggunaan lain seluas 7.396,75 Ha.
“Dari tahun 1985 hari ini ada perubahan di dalam pengurusan PT KJJ, perusahaan tetap sama tapi isinya bukan isi yang lama,” tambah Basyarudin menutup perskonfrens sore itu.
Hingga Berita ini dimuat, Bupati KKA belum memalas konfirmasi media ini. (Aji Anugraha)
