'
'

23 Pasutri di Tanjungpinang Jalani Sidang Isbat Nikah

Terlihat salah satu Pasutri di Tanjungpinang Jalani Sidang Isbat Nikah secara massal di Aula Asrama Haji Kota Tanjungpinang, Jumat (13/12).

Terlihat salah satu Pasutri di Tanjungpinang Jalani Sidang Isbat Nikah secara massal di Aula Asrama Haji Kota Tanjungpinang, Jumat (13/12).

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Sebanyak 23 pasangan suami istri (pasutri) yang nikah di bawah tangan (siri) menjalani sidang Isbat Nikah secara massal di Aula Asrama Haji Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (13/12).

“Sidang Isbat Nikah ini atas kesepakatan bersama Pengadilan Agama, Disdukcapil dan Kemenag yang difasilitasi oleh Kesra Tanjungpinang. Dari beberapa kelurahan terkumpul 23 pasangan suami istri yang melakukan nikah di bawah tangan,” kata Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Tanjungpinang, Muhammad Yusar, Jumat (13/12).

Ia menuturkan, sidang Isbat Nikah pertama kali digelar di Tanjungpinang atas inisiasi walikota Syahrul di tahun 2019. Prosesnya telah dimulai pertengahan tahun setelah melewati rangkaian proses.

Yusar berharap, dari 23 pasangan yang mengikuti Isbat Nikah ini nantinya dapat dilaksanakan pengesahan nikah. Mereka dapat memperoleh dokumen-dokumen terkait kependudukan seperti Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak dalam perkawinan agar bisa diterbitkan.

“Sehingga mereka tidak terkendala dengan persoalan-persoalan hukum,” katanya.

Yusar menilai, banyak dijumpai perkawinan seperti ini yang tidak tercatat karena beberapa hal.

Yang menyebabkan tidak tercatat bisa saja karena kondisi ekonomi. Pada saat mereka menikah, persyaratan pernikahan biayanya sangat tinggi sehingga mengambil jalan pintas.

“Ada juga persoalan-persoalan hukum seperti umur pada saat menikah masih belum cukup dan mereka nikah di bawah tangan menurut rukun Islam,” jelasnya.

Yusar mengimbau kepada seluruh masyarakat dalam melaksanaan atau merencanakan pernikahan sebaiknya direncanakan betul-betul secara matang, sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai ada lagi masyarakat yang menikah tidak tercatat. Bagi mereka beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA), dan bagi mereka yang non muslim di Disdukcapil,” jelasnya.

Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, mengharapkan untuk seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang terlindungi dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sebagai penduduk, pasangan suami istri harus ada bukti dan legalitas dalam pernikahan yang berdampak kepada anak-anak nantinya.

“Di Tanjungpinang masih banyak warga yang seperti ini. Dari itu kita laksanakan Isbat Nikah yang didata oleh kelurahan masing-masing,” tutup Wali Kota Tanjungpinang ini.

(dar)

Baca juga :

    Top