2020 Sempat Dipending, Pelantar Tanjung Sebauk – Setungkuk Kembali Dianggarkan

Warga Kampung Setungkuk dan Tanjung Sebauk, Desa Sedanau Timur, saat bergotong royong memperbaiki pelantar jembatan.

Natuna, LintasKepri.com – Warga di Dusun Setungkuk, Desa Sedanau Timur, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sudah bisa bernafas lega. Pasalnya, jembatan utama yang menghubungkan kampung mereka ke Dusun Tanjung Sebauk, tahun ini kembali dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Iya, tahun ini ada kita anggarkan Rp 1,76 milyar, untuk membangun pelantar beton di Setungkuk,” sebut Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Natuna, Marzuki, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (09/03/2021) kemarin.

Marzuki mengatakan, bahwa ditahun anggaran 2020 kemarin, sebenarnya Pemda Natuna telah menganggarkan untuk pembangunan lanjutan jembatan pelantar beton penghubung Dusun Tanjung Sebauk menuju ke Dusun Setungkuk. Namun akibat pandemi Covid-19, banyak anggaran yang dialihkan, termasuk untuk pembangunan jembatan tersebut.

“Tahun 2019 sudah pernah kita tangani, lalu tahun 2020 kita anggarkan lagi, namun dipending. Tahun ini kita anggarkan lagi, mudah-mudahan tidak ada halangan,” ucap Marzuki.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Natuna, Marzuki.

Ditanya soal panjang pembangunan lanjutan pelantar jembatan Setungkuk, Marzuki mengaku belum bisa memastikan. Pasalnya harus melihat dulu kondisi medan dilapangan, baik dari segi kedalaman maupun kebutuhan material yang diperlukan.

“Panjangnya kita sesuaikan dengan jumlah anggaran, kita belum tahu,” katanya.

Marzuki menyebutkan, bahwa sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dan mencoba meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Kepri, namun belum dapat direalisasikan, akibat minimnya anggaran Provinsi.

“Dari Dewannya juga pernah kita komunikasikan, intinya kita minta bantu lah. Karena kalau anggaran dari kita aja kan terbatas. Jadi di bagi-bagi lah, sebab tahun lalu tak ada kegiatan, karena dipending semua kan,” sebut Marzuki.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, saat meninjau kondisi jembatan Tanjung Sebauk – Setungkuk, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya saat Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, meninjau kondisi jembatan penghubung Tanjung Sebauk – Setungkuk, mengungkapkan, bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan disetiap wilayah, tidak ada yang namanya anak kandung dan anak tiri, semuanya sama dimata Pemerintah.

Kata Hamid Rizal, hal ini dilakukan dirinya, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan diberbagai sektor ekonomi bagi seluruh masyarakat Natuna.

“Saya selalu berfikir keras untuk pembangunan yang ada di Natuna, mau itu wilayah di Kota Ranai, maupun ditempat yang lainnya. Kita ingin adanya pemerataan kesejahteraan pembangunan dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Jadi tidak ada anak kandung dan anak titi dalam hal pembangunan,” ujar Hamid Rizal, beberapa waktu lalu di Tanjung Sebauk, seperti dilansir dari natunaterkini.com.

Lebih lanjut Hamid Rizal mengatakan, bahwa Natuna kini sudah mulai bebenah. Terbukti beberapa sektor pembangunan mulai dirasakan manfaat oleh masyarakat. Salah satunya adalah pasokan listrik, yang sudah menyala selama 24 jam, disetiap wilayah.

Warga bersama Babinsa, Forum Kita Peduli Sesama (FKPS) dan Pemuda Muslimin Indonesia Natuna, saat melakukan gotong-royong membenahi jembatan di Setungkuk.

“Alhamdulillah sebagian besar wilayah kita sudah teraliri listrik 24 jam. Ini bisa membantu nelayan untuk membuat es batu, untuk keperluannya saat melaut. Waktu saya masih mencalonkan diri sebagai Bupati, hal ini belum terealisasikan,” terangnya, dikutip dari harianmetropolitan.co.id.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Natuna, Lamhot Sijabat, bahwa pembangunan jalan penghubung Tanjung Sebauk – Setungkuk tidak luput dari perhatiannya, selaku wakil rakyat yang berasal dari daerah tersebut.

Kata dia, semua usulan masyarakat yang telah tertampung terbilang baik dan bersifat penting. Sebagai penyambung suara rakyat lelaki yang akrab disapa Jabat itu, mengaku terlibat aktif mendengarkan keluh kesah warga setempat.

“Kita menanggapi, kemarin ada dianggarkan, cuma karena pandemi Covid-19 terjadi rasionalisasi 50 persen. Tahun ini dianggarkan kembali sekitar Rp 1,7 milyar,” ujar Jabat, Rabu (03/03/2021) kemarin, dilansir dari koranperbatasan.com.

Menurut Jabat, Pemerintah Pusat acap kali melakukan pemotongan anggaran. Akibat dari pemotongan anggaran itu, apa yang telah diperjuangkan mendadak hilang.

Kondisi pelantar jembatan penghubung Tanjung Sebauk – Setungkuk, sangat memprihatinkan.

“Sedangkan kita sudah berjanji kepada masyarakat bahwa anggaran itu ada. Tapi ujung-ujungnya terkesan kita membohongi masyarakat. Jadi ini yang kita khawatirkan. Jika Pemerintah Pusat tiba-tiba memotong anggaran, kita tidak bisa berbicara lagi,” keluh Jabat.

Sebelumnya masyarakat Setungkuk, Edi, kepada media ini pernah menuturkan, bahwa siswa siswi asal Kampung Setungkuk, mulai dari SD, SLTP dan SLTA, harus melewati jembatan kayu yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, untuk menuju ke sekolah, yang berada di Kampung Tanjung Sebauk, Desa Sedanau Timur.

Menurut dia, hal ini bisa membahayakan keselamatan dan nyawa para pelajar asal Setungkuk yang hendak menimba ilmu ke kampung tetangganya.

Betapa tidak, jembatan sepanjang kurang lebih 800 meter itu, sudah berusia sekitar 30 tahun lebih. Bahkan sebagian pelantarnya, sudah banyak yang lapuk termakan usia. Padahal, jembatan ini merupakan akses utama dan satu-satunya, untuk menghubungkan antara Kampung Setungkuk dan Kampung Tanjung Sebauk.

Tak hayal, jika keselamatan warga dari dan ke kampung yang berpenduduk sekitar 20 kepala keluarga (KK) tersebut, selalu terancam.

Para pelajar dari Kampung Setungkuk, saat melewati jembatan yang rusak untuk menuju ke sekolah mereka. (foto internet).

Dijelaskan Edi, pada tahun 2017 lalu, pihaknya sudah pernah melayangkan proposal ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kepri, agar jembatan tersebut segera direnovasi atau dibangun ulang secara permanen.

“Bahkan tim dari Dinas PU Provinsi sempat turun langsung kelapangan dan mengukur jembatan tersebut, sebagai perencanaan awal pembangunan. Kami pun sempat membuat berita acara bersama mereka, untuk diteruskan ke Gubernur,” terang Edi.

Meski kondisinya sangat miris dan membahayakan para pengguna jalan, namun jembatan penghubung antar kedua kampung disebelah barat pulau Bunguran tersebut, masih terus dimanfaatkan oleh warga setempat.

“Karena tidak ada jalan lain Pak, hanya itu satu-satunya akses penghubung antara Setungkuk dan Tanjung Sebauk,” ucapnya.

Kata Edi, di Kampung Setungkuk sama sekali tidak tersedia sarana dan prasarana umum bagi penduduknya. Baik fasilitas kesehatan, pendidikan maupun fasilitas umum lainnya. Alhasil, jika warga setempat ingin mendapatkan layanan umum, terpaksa harus hijrah ke kampung tetangganya.

“Karena segala fasilitas umumnya ada di Kampung Tanjung Sebauk. Di Kampung Setungkuk sama sekali tidak ada fasilitas umum,” pungkasnya. (Erwin)