'

Tiga Kabupaten Kota di Kepri, Hanya Tanjungpinang yang Nunggak Iuran Jamkesda

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Chandra saat berfoto bersama insan pers di Kedai Kopi Pesco.

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Chandra saat berfoto bersama insan pers di Kedai Kopi Pesco.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Chandra mengatakan, dari 3 kabupaten/kota di Kepulauan Riau yang masuk dalam wilayah rayon Tanjungpinang seperti Anambas, Bintan dan Tanjungpinang, ternyata hanya Tanjungpinang yang menunggak iuran Jamkesda.

“Kendalanya mungkin sedang defisit, dan memang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain, jumlah peserta Tanjungpinang yang paling banyak. Jadi kita maklumi,” tuturnya.

Tunggakan tersebut, kata Gunardi, sudah berjalan 2 bulan, dan belum dibayar hingga kini. Nilainya pun mencapai Rp700 juta. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) itu atas kerja sama yang diprakarsai oleh Pemko Tanjungpinang.

“Kalau menurut perhitungan kita sekitar 2 bulan yang belum di bayarkan, dan jumlahnya sekitar Rp700 jutaan,” tegas Gunardi saat press rilis bersama insan pers di Warung Kopi Pesco Km 9 Tanjungpinang, Rabu (19/10).

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Chandra.

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Chandra.

Dia menerangkan, jumlah tersebut berdasarkan perkalian jumlah peserta Jamkesda yang mencapai 16 ribu di kali dengan jumlah iuran perbulan sebesar Rp23 ribu.

Untuk Pemko Tanjungpinang sendiri, kata Gunardi, berjanji akan membayar tunggakan tersebut sesegera mungkin.

“Katanya dalam bulan ini atau bulan depan, kita tunggu saja,” katanya.

Selain itu juga, sambung Gunardi, berhubung imbas dari defisit, integrasi yang telah ditandatangani secara bersama antara Kabupaten Lingga dan Natuna untuk Jamkesda pun akhirnya tertunda.

“Lingga dan Natuna belum menyanggupi jika integrasi tersebut dilakukan tahun ini. Mungkin tahun depan, karena data dan administrasi sudah lengkap. Hanya saja masalahnya di anggaran,” tutupnya. (Iskandar)

Baca juga :

Top