'

Terkait UN-SWISSINDO, Ini Kata Kapolres Tanjungpinang

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Terkait UN-SWISSINDO yang mengiming-imingi pelunasan hutang rakyat di bank apabila bergabung dengannya, pihak kepolisian menunggu pelaporan korban yang dirugikan atau aduan ke Polres Tanjungpinang guna ditindak lanjuti.

Baca: DPRD Tanjungpinang Audiensi dengan Kepolisian Terkait UN-SWISSINDO

“Kita tunggu siapa pelapornya, dan korbannya, apa yang dirugikan, langsung kita tindak lanjuti. Sejauh ini belum ada korban yang melapor,” kata Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro ketika dikonfirmasi, Selasa (22/11).

Terkait pertemuan Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang dengan pihak bank, sambung Joko, pada prinsipnya mereka menyatakan adanya suatu lembaga atau organisasi yang menyatakan bisa melunasi hutang-hutang rakyat di bank, tapi pihak perbankan merasa dirugikan.

“Pada akhirnya mereka yang kreditnya macet, tak mau membayarkan kepada pihak bank,” jelasnya.

Adapun surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Bank Indonesia (BI), tidak dibenarkan melayani UN-SWISSINDO melakukan pelunasan. OJK pun menyatakan bahwa UN-SWISSINDO ilegal.

Kapolres Tanjungpinang ini juga menyarankan pihak bank melalui BI perwakilan Kepri menyalurkan ketingkat pusat, supaya dari pusat nantinya OJK sendiri ataupun BI pusat menyatakan jelas tentang kedudukan posisi UN-SWISSINDO ini.

“Kita tetap memonitor ini, dan saya juga menyampaikan kepada pihak perbankan apakah ada yang dirugikan nggak dengan ini, kerugiannya seperti apa, mari kita tindak lanjuti, bikin laporannya kalau ada yang dirugikan,” tegas AKBP Joko Bintoro.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan iming-iming seperti ini. (afriadi)

Baca juga :

Top