''

Tagihan Pelanggan PDAM Ini Membengkak, Ombudsman Sarankan Lapor BPSK

Inilah Tagihan Air PDAM Tirta Kepri Pelanggan Linda yang Membengkak 3 Bulan Terakhir.

Inilah Tagihan Air PDAM Tirta Kepri Pelanggan Linda yang Membengkak 3 Bulan Terakhir.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Ombudsman menyarankan Linda selaku pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Provinsi Kepulauan Riau, melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas tagihan pemakaian air di ruko yang membengkak 3 bulan terakhir.

Baca: Tagihan Pelanggan PDAM Ini Membengkak, Direkturnya Tak Tahu Cara Menghitung

Kepada LintasKepri.com, Jumat (2/12) lalu, dia menjelaskan, di bulan Agustus tagihannya mencapai Rp507.600, dan dibulan berikutnya September mencapai Rp1.369.000. Kemudian Oktober naik drastis hingga Rp2.095.600.

“Heran saya mas, setiap bulan saya membayar tagihan air makin besar,” kata Linda.

Ombudsman yang merupakan lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik akhirnya angkat bicara.

“Bagusnya apabila dikecewakan PDAM, lapor BPSK,” kata Ketua Ombudsman Kepri, Yusron Roni belum lama ini.

Menurut dia, melapor ke BPSK harus dikedepankan. Ada standar didalam konteks pelayanan publik, baik itu dalam hal pelanggan melapor kerusakan seperti meteran air yang kurang berfungsi optimal.

“Standarnya itu kalau terjadi kerusakan, berapa hari ada tindakan, ada standarnya,” tegas Yusron Roni.

Jika PDAM Tirta Kepri belum membuat standar pelayanan publik dalam artian tidak ada, berarti PDAM mengabaikan terhadap laporan pelanggan.

Baca: PDAM Tirta Kepri Belum Tanggapi Keluhan Pelanggan Ini

Selain itu, sambung Yusron Roni, bengkaknya tagihan diindikasikan gara gara meteran air yang rusak, oleh BPSK di uji menggunakan alat Tera.

“Dibawa ke Tera guna di uji apakah meteran itu benar benar rusak,” katanya.

Jika ditemukan rusak, kata Yusron Roni, didalam klausula bakunya antara si pemberi jasa dengan konsumen, meteran air tersebut apakah benar-benar pernah dilakukan pengecekan menggunakan Tera sebelumnya.

“Kalau tidak dilakukan sesuai dengan klausula baku, maka PDAM Tirta Kepri telah melakukan pelanggaran yakni perjanjian perdata kepada konsumen. Alat itu harus di uji,” tegasnya.

Dia menyebut pelanggan bisa mengklaim balik tagihan yang membengkak apabila meteran air rusak. Seperti contoh jika pelanggan biasa membayar Rp100.000 perbulan, terus terjadi kenaikan Rp150.000, maka yang Rp50.000 dapat dikembalikan.

Jika PDAM tak sanggup memulangkan uang konsumen dalam bentuk tunai (cash), dapat dilakukan dalam bentuk tagihan.

“Nantinya BPSK memberikan dua solusi yang ditawarkan. Pertama, mediasi (Win-Win solusi) dan jika tidak ditemukan kesepakatan, maka minta diputuskan oleh BPSK,” terangnya.

Yusron Roni kembali menegaskan, pelanggan berhak mengetahui aturan yang dibuat oleh PDAM. Karena, aturan tersebut berdasarkan UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Memang dalam pemakaian jasa air PDAM ada jenis kategori tarif, yakni Bisnis dan Rumah Tangga. Jadi beda tarif, sesuai dengan standar yang ditentukan,” ungkapnya.

Dia mengimbau agar PDAM Tirta Kepri transparan dalam memberikan pelayanan dan bisa dipertanggung jawabkan.

“Kalau BPSK tidak melakukan penindakan jika pelanggan sudah melapor, maka BPSK dapat dilaporkan ke Ombudsman,” tuturnya.

Ombudsman menunggu apa yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan suatu tindakan. (Iskandar)

Baca juga :

Top