'

Sertifikasi “Halal” Pada Makanan Terbentur Pada Peraturan Pelaksanaan

Karim Ahmad, Ketua MUI Provinsi Kepri

Karim Ahmad, Ketua MUI Provinsi Kepri

Tanjungpinang, Lintaskepri.com – Sertifikasi label “Halal” pada makanan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) menyatakan permasalahan sertifikasi masih terbentur pada peraturan pelaksanaan. Ini diungkapkan Ketua MUI Provinsi Kepri, Karim Ahmad di Asrama Haji Tanjungpinang, Senin (28/9) siang.

“Pengesahan peraturan Perundang-undang Pelaksanaannya pihak kita (MUI Kepri) belum terima dan membacanya. Jadi, pihak kita hingga saat ini masih menunggu peraturan pelaksanaan tersebut,” ungkap Karim Ahmad.

Fungsi dari peraturan itu sendiri berdasarkan hakekatnya terhadap makanan memiliki keterkaitan terhadap ibadah. “Sedikit barang haram masuk kedalam perut, maka nilai ibadah akan kosong,” terangnya.

Untuk itu, Ia menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang dijual seperti di swalayan, minimarket dan tempat makan lainnya.

Dalam lembaga MUI yang memiliki sifat otonom salah satunya LPPOM, untuk di Kepri sendiri berkedudukan di Batam.

“Di Tanjungpinang sendiri ada 5 Auditor dengan 5 orang penyelidik bahan makanan,” ungkapnya.

Nantinya para Auditor akan menginformasikan kepada LPPOM apabila terdapat temuan bahan haram guna disampaikan kepada kaum Muslim diseluruh wilayah Kepri.

“LPPOM ada hanya ditingkat Provinsi. Nantinya Pemerintah Provinsi akan menugaskan kepada para Auditor untuk tingkat Kabupaten/Kota,”terang Karim.

Jadi, LPPOM dibentuk dari adanya MUI yang sifatnya Otonom dan tunduk terhadap aturan MUI.(Kdr)

Baca juga :

Top