'

Pemprov Kepri Tak Komitmen, Program Taskin 2015 Terhambat

Surjadi, Kepala Dinsosnaker Tanjungpinang

Surjadi, Kepala Dinsosnaker Tanjungpinang

Tanjungpinang,LintasKepri.com – Akibat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tak komitmen dalam upaya pengentasan kemiskinan (Taskin), menyebabkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Bea Siswa Miskin di 2015 menjadi terhambat.

“Pemerintah Provinsi tidak setor ke kas dan tidak mengirim dana tersebut ke kabupaten/kota sehingga program itu menjadi terganggu dan terhambat, walaupun sebelumnya Pemprov Kepri dan kabupaten/kota telah MoU terhadap program tersebut,” kata Kepala Dinsosnaker Tanjungpinang, Surjadi, Jumat (11/3).

Selain dikarenakan hal tersebut, sambung Surjadi, penyaluran dana bagi program RTLH, KUBE, dan Bea Siswa Miskin di 2015 lalu baru mencapai 40 persen.

“Artinya sebagian kelompok yang baru menerima,” singkatnya.

Padahal, MoU antara Pemprov Kepri dengan seluruh kabupaten/kota dari tahun 2010 sampai dengan 2015, anggaran Taskin dari dana sharing dua banding satu.

“Jadi, apapun program Taskin bagian dari provinsi yakni satu banding dua,” ungkapnya.

Di tahun 2016 ini, dirinya segera menyelesaikan program yang terhambat meskipun menggunakan anggaran APBD kota. Sedangkan domain pencairan dana pada bendahara daerah yakni Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Pemprov Kepri.

“Bukan didaerah ini saja yang terhambat, semua terjadi di seluruh kabupaten kota,” katanya.

Di Tanjungpinang sendiri yang mendapatkan bantuan RTLH ada 300 rumah. Untuk 200 rumah, biaya dari provinsi dan 100 rumah dari Kota Tanjungpinang.

“Tiap satu rumah mendapatkan bantuan biaya Rp 20 Juta,” ucapnya.

Sedangkan Kube, ungkap Surjadi, ada 45 kelompok diperbantukan. Satu kelompok Rp 15 Juta perorang dari biaya Pemerintah Provinsi.

“Seperti itulah hitung-hitungannya di dinsos,” kata dia.

Ditahun ini, dirinya berkomitmen menyelesaikan program taskin di 2015 lalu. Sedangkan 2016 tidak ada pendataan penerima manfaat baru. Kalau pun ada penerima manfaat baru di tahun ini dananya dari APBN yakni dari Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Dari Kemensos kita belum tahu dapat berapa jumlahnya. Yang jelas kita selesaikan dulu program 2015. Apapun kondisinya dan sesuai komitmen pak walikota, penerima manfaat 2015 harus diselesaikan,” katanya. (syh)

Baca juga :

Top