'

Pemko Tanjungpinang Berhutang Iuran Jamkesda

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Chandra.

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Chandra.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Imbas dari defisit keuangan, Pemerintah Kota Tanjungpinang menunggak pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sudah di ketok, namun Pemerintah Kota Tanjungpinang terpaksa harus berhutang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp700 juta.

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Chandra mengatakan, tunggakan tersebut atas kerja sama Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diprakarsai oleh Pemko Tanjungpinang. Menurutnya, nilai sebesar Rp700 juta tersebut adalah tunggakan Pemko Tanjungpinang selama 2 bulan.

“Kalau menurut perhitungan kita sekitar 2 bulan yang belum di bayarkan, dan jumlahnya sekitar Rp700 jutaan,” kat Gunardi saat press rilis bersama insan pers di Warung Kopi Pesko Km 9 Tanjungpinang, Rabu (19/10).

Kata dia jumlah tersebut berdasarkan perkalian jumlah peserta Jamkesda yang mencapai 16 ribu di kali dengan jumlah iuran perbulan sebesar Rp23 ribu.

Dari 3 kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah rayon Tanjungpinang, seperti Anambas, Bintan dan Tanjungpinang, ternyata hanya Tanjungpinang yang belum membayar.

 Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Chandra saat berfoto bersama insan pers di Kedai Kopi Pesco.


Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Chandra (baju kurung melayu merah) saat berfoto bersama insan pers di Kedai Kopi Pesco.

“Kendalanya mungkin sedang defisit, dan memang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain, jumlah peserta Tanjungpinang yang paling banyak. Jadi kita maklumi,” tutur Gunardi.

Berhubung imbas dari defisit, integrasi yang telah ditandatangani secara bersama antara Kabupaten Lingga dan Natuna untuk Jamkesda pun akhirnya tertunda.

“Lingga dan Natuna belum menyanggupi jika integrasi tersebut dilakukan tahun ini. Mungkin tahun depan, karena data dan administrasi sudah lengkap. Hanya saja masalahnya di anggaran,” ungkapnya.

Untuk Pemko Tanjungpinang sendiri, sambung Gunardi, akan membayarkan tunggakan tersebut sesegera mungkin.

“Katanya dalam bulan ini atau bulan depan, kita tunggu saja,” tutupnya. (Iskandar)

Baca juga :

Top