''

Maskur Nilai Pemko Tanjungpinang Kurang Tegas Soal Basecamp

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu menilai Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang kurang tegas soal keputusan terhadap Basecamp Cafe dan Bar apakah diizinkan beroperasi kembali atau ditutup selamanya.

Baca: Dua Ormas di Tanjungpinang Minta Basecamp Di Tutup

“Terkait dengan Basecamp, sebenarnya Pemerintah Daerah tidak tegas. Hanya tinggal memutuskan saja cafe itu apakah diizinkan buka atau tidak. Jangan digantung gitu,” tegas Maskur.

Kata Maskur yang jelas Basecamp bermasalah. Namun yang membuat panjang masalah tersebut karena ketidak tegasan Pemerintah Daerah.

“Di stop operasinya dulu, cabut saja izinnya, kan tidak layak kita didaerah ini menjual minuman keras (Miras) kemudian melaksanakan kegiatan dengan tema-tema yang sangat bertentangan dengan pendidikan kita. Itukan diakui PPNS kita ada pelanggarannya. Nah pelanggaran itu diberi sangsi dulu,” ungkapnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini juga bingung dengan keputusan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terhadap Basecamp Cafe dan Bar yang belum menemukan solusi hingga saat ini. Bahkan Maskur menilai apakah pemerintah berpihak ke pengusaha atau ke masyarakat.

“Kalau pemerintah daerah mau jadi beking, beking sekali. Biar masyarakat nanti tau pemerintahnya belasiapa. Jangan digantung seperti ini. Jangan diadu pengusaha dengan masyarakat, itu tidak baik. Seolah-olah pemerintah kita benderanya kemana,” kritik Maskur.

Menurutnya, mengapa masyarakat sampai bergerak melakukan aksi unjukrasa karena hampir seluruh lapisan masyarakat menganggap Pemerintah Daerahnya lemah. Seharusnya pemerintah tegas.

“Ini tidak baik. Seharusnya pemerintah tegas saja. Kalau memang Pemerintah Daerah mengatakan ok Basecamp benar, dan yang mengeluarkan izin, sehingga Basecamp nya boleh begitu begini, ya Pemerintah Daerah harus hadapi masyarakat itu. Tapi, bagi saya ini daerah melayu sebaiknya itu di stop dulu. Bukan berarti kita mematikan usaha orang,” tuturnya.

Baca: Ini Kata Santos Tentang Desakan Ditutupnya Basecamp

Maskur meminta kepada Pemko Tanjungpinang tidak tebang pilih dalam mengambil keputusan. Ia tak ingin hanya masyarakat kecil saja yang diberikan sangsi jika bersalah.

“Jika kita lihat pemerintah daerah beraninya terhadap pedagang kaki lima saja. Lihat pedagang- pedagang yang berjualan di kaki lima menggunakan gerobak saja diangkut dagangannya,” tegasnya. (Redaksi/Tim)

Baca juga :

Top