'

Lantik Pejabat Kepri Mendadak, Ini Kritikan Jumaga Buat Nurdin Basirun

– Jumaga menduga Gubernur Kepri memiliki agenda tersembunyi memasukkan pejabat asal Kabupaten Karimun.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Pelantikan pejabat esselon dilingkungan Pemprov Kepri Senin (7/11) lalu sempat diwarnai kericuhan. Sekitar 132 ASN yang akan dilantik, awalnya di undang untuk menghadiri apel pagi. Namun, tiba-tiba agenda apel pagi berubah menjadi pelantikan pejabat baru.

Baca: Nurdin Basirun Lantik Pejabat Kepri Mendadak, Jumaga: Gubernur Kepri Jangan Sesuka Hati!

Bahkan pelantikan itu dinilai sejumlah ASN dilakukan secara mendadak. Pelantikan pejabat esselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Kepri akhirnya berbuntut panjang. DPRD Kepri menilai Gubernur berjalan sendiri dan meninggalkan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan.

Padahal, dalam UU 23 tahun 2014, dan PP 18 tahun 2016, secara tegas disebut bahwa perangkat daerah bertugas membantu Gubernur dan DPRD.

“Perlu Gubernur ketahui, bahwa Pemerintah Daerah ini dilakukan bersama-sama dengan DPRD. Oleh sebab itu, Gubernur tidak bisa menjalankan pemerintahan ini dengan sesuka hatinya. Ini menjadi catatan kinerja pemerintahan ke depan,” kritik Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak usai rapat di Kemendagri, Selasa (8/11).

Tak hanya itu, Jumaga menduga Gubernur Kepri Nurdin Basirun memiliki agenda tersembunyi memasukkan pejabat asal Kabupaten Karimun. Caranya, para pejabat itu dilantik sebagai esselon III sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan strategis yang kosong.

Contohnya saja, Asisten administrasi Umum, Kadistamben, Karo Pembangunan, Karo Ortal.

“Padahal masih ada pejabat pindahan dari kabupaten lain yang tidak diberikan kesempatan sama. Contohnya Lamidi (mantan Sekda Bintan). Ada apa ini,” tanyanya.

Tindakan ini, sambung Jumaga, berpotensi mengguncang tatanan pemerintahan yang sudah mulai berjalan harmonis. Untuk itu, Ia meminta Gubernur untuk netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh ASN untuk berkarir di Pemprov Kepri secara seimbang dan adil.

“Jangan sampai ada persepsi di ASN kalau assesment yang dilakukan beberapa waktu lalu, hanya sebagai tameng Gubernur dan Sekda untuk melakukan mutasi menempatkan orang-orangnya di jajaran Pemprov,” tegasnya. (Iskandar)

Baca juga :

Top