'

KSOP Himbau “Pelabuhan Tikus” Harus Ditutup, Dishubkominfo: Selamatkan Buruh

Wan sammsi, Kadishubkoinfo Tanjungpinang

Wan samsi, Kadishubkominfo Tanjungpinang

Tanjungpinang, Lintaskepri.com – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) telah mengeluarkan kebijakan pelabuhan ilegal atau “Pelabuhan Tikus” yang ada di Tanjungpinang harus ditutup. Namun, entah mengapa instansi terkait termasuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Tanjungpinang masih enggan melaksanakan kebijakan tersebut.

Kadishubkominfo Tanjungpinang, Wan Samsi menjelaskan ada beberapa pertimbangan terhadap tidak ditutupnya beberapa pelabuhan yang terindikasi ilegal atau “Pelabuhan Tikus”.

Ia mengatakan, kebijakan dari KSOP pelabuhan tikus  harus ditutup. Disatu sisi harus patuh terhadap aturan. Disisi lain juga harus menyelamatkan orang-orang yang bekerja sebagai buruh pelabuhan.

“Bagi buruh yang ada di Tanjungpinang, pihak kita meminta agar dapat menyesuaikan pekerjaan terhadap pelabuhan terdekat yang dimiliki oleh Pemko Tanjungpinang seperti pelabuhan Pelantar II, Tanjungunggat dan batu 6,” paparnya, Selasa (29/9).

Wan Samsi memberi contoh, apabila buruh berdomisili di seputaran pelabuhan pelantar II agar dapat bekerja di pelabuhan itu, apabila di Tanjungunggat dan seputaran batu 6 bekerja di pelabuhan tersebut.

Wan Samsi menjelaskan bahwa pihakny pernah berkoordinasi kepada KSOP mengenai pelabuhan tikus dan pihak KSOP bahkan memberikan rekomendasi untuk tidak di izinkan beroperasi.

“Pihak Dishub hanya memberikan sebatas toleransi yang wajar dari segi bongkar muat kapal,” katanya.

Apabila kapal tersebut melakukan bongkar muat berhari-hari disuatu tempat yang terindikasi pelabuhan tikus, kata Wan Samsi, maka pihaknya akan mengambil tindakan untuk mencari lokasi lain yakni melakukan bongkar muat barang di pelabuhan Pemko Tanjungpinang.

Pengawasan terhadap pelabuhan, menurutnya, Dishubkominfo meminta kepada Stakeholder mulai dari Lurah, Camat untuk membantu melakukan pemantauan.

“Tak mungkinkan pihak kita memantau perdetik, permenit dan perjam terhadap aktifitas bongkar muat di pelabuhan,” ungkap Wan Samsi.

Ia menilai, selagi izin berlayar kapal tersebut resmi dan bongkar muat kapal tertib tidak masalah. “Diharapkan agar melakukan bongkar muat kapal di pelabuhan resmi seperti di Pelabuhan Pemko,” tutupnya. (Kdr)

Baca juga :

Top