'

Kesejahteraan Sosial Suatu Permasalahan Konkrit Yang Perlu Dibenahi

Drs H Surjadi MT, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang saat memberikan kata sambutan dai acara sosialisasi pelayanan perlindungan sosial, (21/9).

Drs H Surjadi MT, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang saat memberikan kata sambutan dai acara sosialisasi pelayanan perlindungan sosial, (21/9).

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Kesejahteraan sosial di setiap daerah merupakan suatu permasalahan konkrit yang perlu dibenahi. Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), menggelar kegiatan sosialisasi pelayanan perlindungan sosial, (Psikososial) bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Sejahtera Kota Tanjungpinang, di Aula Embung Fatimah Dinsosnaker Kota Tanjungpinang, Senin (21/9).

“Dengan mengkampanyekan PMKS ke masyarakat dalam upaya peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan dibentuk LK3 adalah membantu mengatasi masalah sosial psikologis keluarga untuk peningkatan taraf kesejahteraan dan ketahanan sosial keluarga ” kata H Lis Darmansyah SH, Walikota Tanjungpinang, dalam sambutanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan (Kadinsosnaker) kota Tanjungpinang, Drs H Surjadi MT melaporkan tentang kegiatan yang dilakukannya, “Sebagai mana kita ketahui dengan diterbitkanya Undang-Undang (UUD) Nomor (No) 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan sosial ini, menjadi urusan wajib Pemerinta Daerah Kabupaten dan Kota,” katanya.

Diantara urusan sosial itu ada sub bidang pemberdayaan sosial, dimana Lembaga Konsultasi Kesejah Teraan Keluarga (LK3) ini secara ekplisif  disebutkan secara lansung, berdampingan dengan tugas kepahlawanan dan komunitas agak terpencil.

“Sehingha ini menjadi  tugas yang harus kami oktimalkan di Dinas Sosial,” terang Drs H Surjadi MT yang akrab disapa Surjadi.

Dilanjutkan Surjadi, dimana diterjemahkan lagi dengan peraturan, Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) No 16 Tahun 2013 tentang Konseltasi di LK3 di Republik Indonesia ini, bahwa selama ini penanganan permasalahan sosial di Kota Tanjungpinang, LK3 sudah berjalan, meskipun masih terpaku dalam Rumah Singgah Tapak Sirih yang ada di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

“Selama ini menjadi semacam berkelompok-kelompok, segala masalah sosial masuk kesitu, mulai dari kluarga terlantar, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Anak Terlantar, anak berhadapan dengan hukum  dan lain sebagainya, itu masuk kerumah Singgah,” paparnya.

Namun kata surjadi, dengan ketentuan baru ini, maka LK3 ini diharapkan akan menjadi filtering sekaligus Lembaga perujuk permasalahan Psikososial didaerah, “Jadi apakah nanti didiskusikan, diselesaikan LK3 atau akan kami rujuk ke Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, atau nanti harus dirawat kejiwaanya, karena konsentrasi LK3 ini ada dipermasalahan Psikososial,” ujarnya.

Untuk penguatan awal lanjut Surjadi, mengundang berbagai elemen yang bergerak pada kegiatan penanganan sosial.

“Mulai dari PKK, Dharma Wanita dan PKK Kecamatan, Kelurahan, BKMT, Posyandu dan sebagainya, diharapkan nantinya disaat kita akan memulai, bagaimana fungsi LK3 ini kita jalankan dengan baik, maka semua sudah memahami, selama ini kami mendapati masalah, banyak permasalahan Psikososial yang sudah ditangani pada saat  kembali kemasyarakat ditanggulagi, contoh selesai menjalani perawatan dari Rumah Sakit Jiwa, masyarakat belum paham, bagai mana penanganan permasalahan Psikososial pasca rehabilitas ini akhirnya kumat lagi,” tuturnya.

Pantauan media ini, acara tersebut dihadiri Dandim 0315 serta sejumlah dinas dilingkungan Pemko Tanjungpinang, namun, tidak satu orangpun Camat Serta Lurah hadir diacara tersebut. Sehingga menjadi pertanyaan orang nomor satu di kota Gurindam tersebut.(Aliasar)

Baca juga :

Top