''

Kasus Anak Jual Koran, KPPAD Lakukan Investigasi

Ketua KPPAD Kepri, M. Faizal.

Ketua KPPAD Kepri, M. Faizal.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri saat ini sedang melakukan investigasi terhadap keterlibatan pelaku utama dalam kasus anak penjual koran.

Kehebohan kasus tersebut dikarenakan salah satu anak penjual koran terbitan lokal menempuh pendidikan di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Tanjungpinang.

“Persoalan pemberitaan yang menjadi viral itu telah kita advokasi. Kita turunkan tim advokasi ke sekolah. Dari hasil pertemuan dengan pihak sekolah, orang tua si anak yang salah menafsirkan maksud dari pihak sekolah. Pihak sekolah mengharapkan anak tersebut untuk tidak berjualan koran. Bukan sekolah melarang dan persoalan itu sudah selesai,” tegas Ketua KPPAD Kepri M. Faizal, Senin (16/01/2017).

Pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi terkait dugaan keterlibatan marketing pemasaran media.

“Kita saat ini sudah mengantongi beberapa nama marketing yang menyuruh ataupun koordinator si anak ini. Hingga saat ini ada dua nama,” ucap Faizal.

Kata dia seorang anak tidak dibenarkan untuk di eksploitasi secara ekonomi.

“Ada ancaman pidana maksimal 8 tahun, kepada siapa saja yang melakukan ataupun ikut serta melakukan eksploitasi demi ekonomi. Saat ini alasan Korlap marketingnya ada surat persetujuan dengan orang tua. Namun tetap saja surat tersebut batal demi hukum. Karna objek perjanjian melanggar hukum,” bebernya.

Apabila dari hasil investigasi ditemukan bukti-bukti, maka KPPAD Kepri akan melaporkan ke pihak kepolisian.

“Agar memberikan efek jera dan tidak timbul persoalan ini lagi, maka kami akan memproses secara hukum. Tergantung hasil investigasi. Saat ini ada dua nama dengan media yang berbeda,” tuturnya.

Faizal juga berharap peran media juga dapat memberikan kontribusi yang positif. Termasuk terkait pemberitaan terhadap kasus anak.

Sementara untuk instansi terkait, Faizal berharap adanya kerjasama lintas SKPD, baik itu Dinsosnaker, Disdik maupun Dinas Kesehatan.

“Tidak boleh ada egosektoral antara SKPD, semua harus bekerjasama. Persoalan anak telantar itu urusan Dinsosnaker, sekolah itu Disdik, Sakit itu Dinkes. Tak bisa dilepaskan begitu saja,” harap Faizal.

(Suaib)

Baca juga :

Top