''

Hubungan DPRD dan Pemprov Kepri “Memanas” Akibat Komentar Arif Fadillah

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Hubungan DPRD dengan Pemerintah Provinsi Kepri kembali memanas akibat komentar yang dilontarkan Sekda Provinsi Kepri, Arif Fadillah yang mengatakan tidak perlu mengundang DPRD Kepri dalam pelantikan eselon II, III dan IV beberapa hari lalu. Selain itu juga memancing kecaman dari pimpinan DPRD Kepri.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa DPRD dan Pemprov Kepri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan UU.

“Saya rasa keliru kalau Sekda bicara seperti itu. Apapun kegiatan di DPRD yang menyangkut pemerintahan dan kepentingan umum diketahui Pemprov dan begitupun sebaliknya,” kata Jumaga, Rabu (9/11).

Hubungan dalam pemerintahan ini, sambungnya, sesuai dengan semangat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang selalu mendengung-dengungkan konektifitas hati dalam menjalankan pemerintahan. Konektifitas ini juga sudah sejalan dengan lembaga-lembaga lainnya.

“Pelantikan Kakanwil sampai pelantikan Pramuka saja kita diundang. Masa pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) malah tidak diberitahu,” tegasnya lagi.

Jumaga juga menjelaskan bahwa DPRD harus hadir dalam pelantikan pejabat bukan tanpa alasan. Sebab, DPRD harus ikut mengawasi pejabat-pejabatnya yang akan menjadi mitra kerja.

“Ya kita harus mengawasi juga. Jangan sampai nanti Gubernur Kepri menunjuk pejabat yang duduk karena faktor nepotisme, dan tidak sesuai dengan kompetensinya,” tuturnya.

Komentar senada juga datang dari Wakil Ketua DPRD Kepri, Riski Faisal. Ia menilai bahwa para pejabat yang nantinya menjabat, merupakan mitra dari pemerintah. Sebagai mitra, sudah sepatutnya DPRD mengetahui siapa saja pejabat yang akan bekerjasama dengan mereka.

“Jangan dipikir kami ingin menghambat. Justru kami sedang menjalankan tugas. Jadi DPRD ini jangan ditinggalkan, apalagi dimusuhi,” tegas Riski.

Wakil Ketua III DPRD Amir Hakim Siregar juga melihat pelantikan mendadak tanpa pemberitahuan dinilainya “kurang beretika”.

Padahal UU 23 tahun 2014 mengamanatkan pelaksanaan pemerintahan dilakukan bersama-sama.

“Jadi kalau mendadak tanpa pemberitahuan, biasanya ada yang ditutupi,” katanya. (red)

Baca juga :

Top