Workshop Regional Urban Nexus ke-7 di Tanjungpinang

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, menjadi tuan rumah penyelenggaraan Workshop Regional Urban Nexus ke-7 pada 19 hingga 21 Juli 2017 mendatang.

Darmansyah, SH menghadiri acara regional workshop ke-7  tentang manajemen pengelolaan sumberdaya terpadu kota-kota di Asia (The Urban Nexus) yang bertema “Menuju Tanjungpinang Yang Berkelanjutan”,Rabu (19/7) di ballroom hotel CK Tanjungpinang yang dibuka oleh Gubenur kepulauan Riau Nurdin Basirun.

Acara regional workshop ke-7 dimulai hari ini (Rabu) sampai dengan tiga hari kedepan (19-21) Juli. Acara “The Urban Nexus” juga di ikuti 7 Negara di Asia, antara lain Indonesia, China, India, Filipina, Thailand, Vietnam, Mongolia.

Tanjungpinang merupakan satu-satunya daerah yang terpilih di Indonesia sebagai penyelenggara acara Urban Nexus Ke-7 ini.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam sambutannya, atas nama Pemerintah Provinsi Kepri mengucap syukur bahwa Tanjungpinang dipercayakan menjadi tempat pelaksanaan workshop urban nexus yang ke-7 ini.

Ia menerangkan, Tanjungpinang merupakan kota gurindam, kota budaya, dan kota sejarah.

Ia pun berharap nantinya kota Tanjungpinang direkomendasikan dalam pembangunan yang berkelanjutan. “Pemerintah Provinsi Kepri mendukung pembangunan yang berkelanjutan ini agar dapat lebih maksimal lagi”, jelas Nurdin.

“Tanjungpinang merupakan kota yang asri, ramah, berbudaya, dan bersih. Sumber daya lokal anak-anak daerah lebih mampu dan lebih baik”, tambahnya.

Pemukulan gong oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebagai tanda ceremony pembukaan workshop regional Urban Nexus Ke-7.

Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH dalam sambutannya mejelaskan, Kota Tanjungpinang merupakan Kota Sedang, dengan luas wilayah 258,82 Km persegi dan dihuni 258.487 jiwa. Sejak resmi menyandang status sebagai Kota Otonom, yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri pada tahun 2001, sampai lebih dari satu dekade, pembangunan Kota Tanjungpinang difokuskan pada pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur.

Lis menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahan klasik yang dihadapi oleh kota-kota pada umumnya seperti penyediaan air bersih, penyediaan listrik, ketahanan pangan, pengelolaan sampah dan limbah juga masih menjadi kendala-kendala yang perlu diperhatikan di kota Tanjungpinang ini.

Lis menambahkan, saat ini terdapat 7 (tujuh) kawasan yang masuk kategori  pemukiman kumuh yaitu kawasan pelantar sulawesi, kawasan pantai impian, kawasan lembah purnama, kawasan suka berenang, kawasan tanjung unggat, kawasan kampung bugis dan kawasan senggarang. “Tentunya memerlukan solusi alternatif agar dapat di kelola dengan lebih efektif dan berkelanjutan”, jelasnya.

Lis berpesan, pada saat dirinya terpilih untuk memimpin Kota Tanjungpinang  periode 2013 – 2018, ia telah meletakkan pondasi bahwa setiap pembangunan yang dilakukan di Kota Tanjungpinang harus mengutamakan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebab mewujudkan Kota Tanjungpinang yang berkelanjutan adalah tujuan yang harus dicapai, dan akan menjadi tolak ukur eksistensi Kota Tanjungpinang diantara belantara kota-kota di dunia, terangnya.

Sebagai langkah hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mewujudkan Kota Tanjungpinang yang berkelanjutan, sampai dengan saat ini antara lain,

Kerjasama penyediaan air bersih pulau bintan, penyediaan energi, urban farming, pengelolaan sampah Kota Tanjungpinang, Pengelolaan limbah domestik Kota Tanjungpinang, pengembangan kawasan pemukiman, paru-paru Kota Ruang Hijau dan ruang terbuka publik, rencana aksi adaptasi perubahan iklim Kota Tanjungpinang.

17 indikator keberhasilan Sustainable Development yang harus dicapai, yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat dn meningkatkan kesejahteraaan penduduk di segala usia.

4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.

6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air

dan sanitasi secara berkelanjutan.

7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern.

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.

10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar Negara.

11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keaneka ragaman hayati.

16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntable dan inklusif di semua tingkatan.

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu, Lis mengajak seluruh Kota Mitra Urban Nexus bersama-sama menegaskan kembali komitmen dalam menggalakkan pengelolaan sumber daya perkotaan terpadu sebagai salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Lis juga berharap, agar bersepakat bersama-sama menandatangani deklarasi penyataan komitmen akan pada akhir acara workshop nantinya.

(hum/red)