'

DPRD Nilai Kepri Banyak yang Harus Dibenahi

Rapat Paripurna DPRD Kepri, Kamis (9/2).

Rapat Paripurna DPRD Kepri, Kamis (9/2).

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menilai banyak yang harus dibenahi di Bumi Segantang Lada.

Misalnya saja di Kota Tanjungpinang. Menurut Juru Bicara (Jubir) anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang, Yuniarti Pustoko Weni menuturkan masih banyak penduduk kurang mampu yang belum menerima program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

“Di Kota Tanjungpinang banyak keluarga miskin yang masih belum menerima RTS,” ucap Weni saat membaca draf hasil reses akhir tahun 2016 di Provinsi Kepri, Kamis, (9/2).

Dari hasil ini juga, DPRD Kepri juga melihat daerah ini sebagai daerah jalur pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dari luar negeri.

“Seharusnya Pemerintah Provinsi Kepri membentuk satgas pemulangan TKI di Kota Tanjungpinang,” tuturnya.

Disegi kesehatan, seharusnya Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepri sudah memiliki Rumah Sakit Jiwa.

“Jangan sampai ada yang dibawa ke Pekanbaru lagi untuk direhab,” tegas Politisi Partai PDI Perjuangan ini.

Sedangkan menurut Syarifah Elvizana selaku Jubir anggota DPRD Kepri Dapil Bintan – Lingga menilai masih banyak pembenahan infrastruktur yang harus dilakukan di Kabupaten Bintan dan Lingga untuk memajukan perekonomian di daerah tersebut.

“Pada bidang infrastruktur kami meminta pemerintah serius dalam pembangunan pelabuhan,” papar Syarifah yang juga Politisi Partai Demokrat ini.

Masalah yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Jubir Dapil Kepri 5, Suryani. Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Kepri 5 ini yang meliputi Kecamatan Sekupang, Batu Aji, Sagulung dan Belakang Padang menyebut, banyak permasalahan kompleks yang harus dibenahi salah satunya penegakan hukum di daerah tersebut yang masih rendah.

“Salah satunya kios liar yang masih tinggi dan meningkatnya tindak pidana kriminal pelajar dan anak – anak,” tegas Suryani.

Selain itu, kata dia, pihaknya meminta pemerintah serius dalam menangani pengangguran di daerah tersebut akibat PHK dari perusahaan.

“Daerah Tanjung Uncang banyak PHK dan pada akhirnya terjadi peningkatan pengangguran di daerah tersebut,” katanya.

(Budi Arifin)

Baca juga :

Top