'

Dewan Minta Pelindo Tunda Kenaikan Pas Pelabuhan

Rapat dengar pendapat antara DPRD Tanjungpinang dengan Pelindo I cabang Tanjungpinang, BUMD, Bagian Ekonomi, Kadin, Asita hingga Tokoh Masyarakat Tanjungpinang, diruang paripurna DPRD Tanjungpinang, Selasa (14/2).

Rapat dengar pendapat antara DPRD Tanjungpinang dengan Pelindo I cabang Tanjungpinang, BUMD, Bagian Ekonomi, Kadin, Asita hingga Tokoh Masyarakat Tanjungpinang, diruang paripurna DPRD Tanjungpinang, Selasa (14/2).

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang meminta PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) cabang Tanjungpinang untuk menunda kenaikan tarif pas pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) yang akan diterapkan Rabu (15/2) esok.

“Sesuai rapat dengar pendapat dengan PT Pelindo, tadi kita minta agar kenaikan tarif pas pelabuhan agar segera ditunda,” ucap Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga usai rapat tersebut, Selasa (14/2) siang.

Penundaan ini, kata dia, sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

“Nanti kita lihat dulu hasil rapat dengar pendapat bersama dengan komisi II,” ucapnya.

Dijelaskan Ade, jika memang rekomendasi ini tidak digubris, berarti PT Pelindo I telah melawan keputusan dewan selaku wakil rakyat.

“Ya berarti melawan keputusan DPRD, rekomendasi DPRD ini adalah rekomendasi yang terhormat,” nilainya.

Kata Ade, pihaknya akan menyurati pihak-pihak terkait tentang kenaikan tarif pas penumpang dalam dan luar negeri hingga penjemputan ini agar ditunda.

“Kita akan surati BUMN dan Direksi PT Pelindo II di Medan dan akan kita jelaskan juga tentang kondisi pelabuhan SBP,” ucapnya.

Naiknya tarif ini sebelumnya atas kesepakatan antara PT Pelindo I cabang Tanjungpinang dengan BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB).

General Manager PT Pelindo I cabang Tanjungpinang, I Wayan Wirawan mengatakan, kenaikan untuk meningkatkan pelayanan baik perbaikan gedung maupun fasilitas terminal.

“Kenaikan ini karena PT Pelindo I cabang Tanjungpinang yang saat ini terus berupaya meningkatkan pelayanan baik fasilitas gedung terminal penumpang maupun untuk penyandaran kapal,” jelas Wayan Wirawan, Jumat (10/2) lalu diruang kerjanya.

Selain itu, kata dia, kenaikan ini karena sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 PT Pelindo I cabang Tanjungpinang belum melakukan penyesuaian tarif.

“Dari tahun 2013 kami belum melakukan penyesuaian tarif baik untuk pelayanan kapal maupun pelayanan penumpang,” tuturnya.

Wayan menyebut, bahwa setiap BUMN wajib melakukan bisnis to bisnis dengan pemerintah daerah dalam hal ini BUMD.

Kata dia, hal ini juga berdasarkan usulan dari Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah yang menunjuk BUMD untuk bekerjasama dalam pengelolaan pelabuhan Sri Bintan Pura.

“Setelah masalah kita selesai, pak wali menunjuk BUMD Tanjungpinang untuk bekerjasama B to B dengan kita,” ucapnya.

Kerjasama dengan BUMD ini, lanjut Wayan, sistemnya bagi hasil. Tarif yang akan naik ini yakni pas masuk untuk keberangkatan dalam negeri yang sebelumnya Rp5000 menjadi Rp6000. Pas masuk pelabuhan Internasional dari Rp13000 menjadi Rp60000. Sedangkan pas masuk untuk penjemputan dari Rp3000 menjadi Rp6000.

“Dari Rp60000, BUMD dapat pembagian Rp18000. Kemudian dari Rp6000, BUMD dapat jatah Rp1000,” jelasnya.

Hal senada juga diucapkan oleh Direktur Utama PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), Asep Nana Suryana.

Ia mengatakan ini adalah bentuk kerjasama dalam mengelola sistem pas masuk pelabuhan.

“Nantinya kita akan coba jajaki untuk kerjasama pengelolaan parkir pelabuhan,” kata Asep.

(Budi Arifin)

Baca juga :

Top