''

Dewan: Gubernur Kepri Langgar Aturan Terkait Pelantikan Pejabat

Anggota DPRD Kepri dari Fraksi Hanura, Rudy Chua

Anggota DPRD Kepri dari Fraksi Hanura, Rudy Chua.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Anggota DPRD Kepri dari Fraksi Hanura, Rudy Chua menuturkan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun telah melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pelantikan dan mutasi sejumlah pejabat esselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri bulan lalu.

Selain itu juga, pelantikan tersebut dilakukan oleh Nurdin Basirun belum genap 6 bulan menjabat sebagai Gubernur Kepri pasca dilantik 25 Mei 2016 lalu.

“Kami melihat ada satu sisi yang dilanggar, yakni sesuai surat edaran menteri, kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi, pelantikan dan sebagainya apabila belum genap 6 bulan setelah dilantik,” kata Rudy Chua saat menyampaikan pendapatnya pada paripurna Interpelasi DPRD Kepri, Senin (5/12).

Diketahui, Nurdin dilantik menjadi Wakil Gubernur Kepri bersama pasangannya Almarhum M.Sani sebagai Gubernur Kepri periode 2016-2021 pada tanggal 22 Februari 2016.

Selanjutnya Nurdin Basirun resmi menjabat sebagai Gubernur Kepri menggantikan Almarhum M.Sani dan dilantik pada tanggal 25 Mei 2016 lalu.

“Seharusnya Gubernur bisa melakukan pelantikan, mutasi dan sebagainya setelah 6 bulan yakni 25 November 2016. Sedangkan Gubernur telah melakukan pelantikan, mutasi pergantian dan lainnya pada 7 November lalu. Jelas telah melanggar surat edaran menteri,” terang Rudy.

Dirinya juga menyebut bahwa sesuai amanat Presiden sebagaimana disampaikan Gubernur dalam jawabannya atas Hak Interpelasi dewan, bahwa pelantikan merupakan wewenang Gubernur. Namun kewenangan tersebut melekat setelah 6 bulan resmi menjabat sebagai Gubernur.

“Hak interpelasi ini bukan mau menjegal Gubernur, namun untuk memperbaiki tatanan pemerintahan yang lebih baik lagi. Sebaiknya semua dilakukan sesuai aturan,” tegasnya.

Rudy menyoroti beberapa kebijakan Gubernur. Sorotan itu yakni menempatkan dan melantik beberapa pejabat dengan rangkap jabatan.

“Ada juga beberapa pegawai yang sudah akan pensiun namun tetap dilantik dan menjabat tanpa mengikuti tahapan Assesmen,” katanya. (Iskandar)

Baca juga :

Top