BPKP dan Pemda MoU Pengembangan Manajemen

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPKP perwakilan Provinsi Kepri dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepri tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPKP perwakilan Provinsi Kepri dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepri tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah.

Batam, LintasKepri.com – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menghadiri peresmian gedung perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berlokasi di Jalan R.E. Martadinata, Sekupang, Batam.

Acara disejalankan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPKP perwakilan Provinsi Kepri dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepri tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah.

Gedung kantor baru yang berada tak jauh dari pelabuhan Sekupang Batam tersebut, diresmikan secara langsung oleh oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Senin (28/11).

Sesuai dengan peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014, BPKP ditugaskan untuk melaksanakan peran mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

Itu merupakan mandat dari Presiden RI Jokowi dalam mengawal dan meningkatkan akuntabilitas keuangan yang ada pada instansi pemerintahan yang ada di daerah.

Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan secara baik dan benar, Provinsi Kepulauan Riau termasuk daerah yang berhasil dalam menyusun laporan keuangannya, dimulai pada tahun 2012.

“Daerah yang mendapatkan predikat opini WTP di Kepulauan Riau sebanyak dua daerah dan pada tahun 2014 telah meningkat menjadi enam daerah, itu suatu perkembangan yang sangat baik, mudah-mudahan sisa dari dua daerah yang masih mendapat opini WDP, pada tahun 2016 dapat meningkat menjadi opini WTP,” kata Kepala BPKP pusat Ardan Ardiperdana.

Dikesempatan itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengatakan bahwa gedung yang baru diresmikan ini merupakan awal kembali BPKP untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih prima dalam hal akuntabilitas laporan keuangan.

Kata dia, selama ini BPKP melayani sudah cukup baik, Provinsi Kepri dalam hal pengelolaan laporan keuangan tiap tahunnya meningkat.

Hal ini ditunjukkan pada tahun 2012 hanya dua daerah yang mendapat opini WTP, dan pada 2015 lalu, sudah meningkat menjadi enam daerah yang mendapat opini WTP.

“Saling berkoordinasi dalam segala hal merupakan bentuk konektivitas hati yang dapat menjadikan segalanya menjadi mudah, termasuk soal laporan keuangan, maka dari itu diharapkan dengan dilakukannya penandatanganan MoU, kerjasama yang terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi,”tutup Nurdin Basirun. (hum/red)

Baca juga :

Top