''

BLH: Wisatawan Mengeluh Akibat Limbah di Perairan Bintan

Limbah minyak oli yang mencemari perairan Bintan. Foto: Ist

Limbah minyak oli yang mencemari perairan Bintan. Foto: Ist

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Wisatawan asing dan lokal yang berlibur ke Kabupaten Bintan mengeluh akibat adanya pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

“Wisatawan asing dan lokal yang berlibur sudah sering mengeluh limbah-limbah yang berserakan di perairan Bintan,” kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepri, Yuliman Gawal, Rabu (5/10) saat di jumpai di RRI Tanjungpinang.

Yuliman menjelaskan, saat ini perairan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang masuk wilayah laut Internasional, tiap tahun tercemar akibat pembuangan limbah minyak dari kapal Tanker yang lalu lalang.

Kata dia persoalan limbah yang mencemari perairan Kepri ini sudah terjadi sejak tahun 60-an. Sejauh ini berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut namun masih belum terwujud.

Seperti sudah mengusulkan pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah yang mencemari perairan Kabupaten Bintan. Hanya saja usulan itu belum juga ditanggapi oleh pemerintah pusat. Padahal, limbah sisa minyak oli (sludge oil) dari kapal Tanker yang diduga dibuang di perairan Internasional telah mencemari laut di Kepri.

“Limbah buangan kapal Tanker ini sudah kita koordinasikan ke pusat untuk dibuatkan tempat penampungan sementara. Namun hingga kini belum ada solusi dari pusat melalui Kementerian BLH,” kata Yuliman.

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepri, Yuliman Gawal

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepri, Yuliman Gawal.

Menurutnya, usulan tersebut terganjal karena kondisi keuangan pemerintah yang defisit. Ditambah lagi adanya usulan serupa dari daerah Kepulauan Seribu yang juga mengalami hal yang sama.

“Dananya belum ada, Kepulauan Seribu juga menginginkan hal yang sama untuk mengatasi pencemaran laut. Namun yang pasti persoalan ini sudah kita koordinasikan dengan Provinsi dan pusat,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Kepri juga sudah meminta ke pusat agar data-data satelit bisa dimutakhirkan. Tujuannya agar bisa menuntut ganti rugi ke pihak-pihak pengusaha kapal tanker jika benar terbukti membuang limbah minyak.

“Itu juga belum bisa kita dapatkan,” ungkapnya.

Saat ini, kata Yuliman, kondisi laut di Bintan sudah semakin parah. Selain sangat merugikan masyarakat setempat yang sebagian besar mencari nafkah dari laut, juga sangat merugikan pariwisata di Kabupaten Bintan.

Selain akan menimbulkan dampak negatif terhadap habitat ekosistem laut, ditakutkan turis lokal maupun mancanegara enggan berkunjung lagi ke objek wisata yang ada di Kabupaten Bintan.

“Limbah-limbah ini sudah kita rasakan setiap tahunnya. Sehingga kita khawatir kunjungan wisata akan berkurang,” ucapnya.

Terlebih pada saat musim angin utara, limbah akan terbawa oleh hembusan angin melalui ombak laut. Kabupaten Bintan yang mengandalkan laut sebagai destinasi wisata, tentunya pariwisata sangat dirugikan.

“Berbagai upaya sudah kita lakukan untuk menyelamatkan laut dari pencemaran limbah. Namun hingga kini koordinasi kita dengan pihak-pihak terkait masih belum ada solusi. Pihak kita juga belum tahu kapal dari mana, apakah dari dalam negeri atau luar negeri. Kalau kita tahu pasti sudah kita tangkap,” katanya.

Yuliman berharap Kementerian BLH pusat bisa segera mengatasi permasalahan ini. (Iskandar)

Baca juga :

Top