'

BLH Turun Kelokasi Penyimpanan Barang Rongsokan, Terkesan ABS

Petugas dari BLH didampingi Sanggota Satpol PP Kota Tanjungpinang, mengecek izin penyimpanan barang bekas, (17/09).

Petugas dari BLH didampingi Sanggota Satpol PP Kota Tanjungpinang, mengecek izin penyimpanan barang bekas milik Aruna Irani di jalan Raya Tanjung Uban Kilometer 12, (17/09).

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Setelah disorot media ini terkait dengan sejumlah penyimpanan barang rongsokan yang diduga Ilegal dalam kota Tanjungpinang. Akhirnya sejumlah petugas dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) didampingi anggota Satpol PP Kota Tanjungpinang, turun kelokasi penyimpanan barang rongsokan milik Aruna Irani di jalan Raya Tanjung Uban Kilometer 12, tepatnya sekitar 100 meter dari simpang jalan Ganet Kota Tanjungpinang, Kamis (17/09), siang.

Setibanya dilokasi penyimpanan barang rongsokan milik Aruna Irani, petugas menemukan tumpukan beraneka ragam barang bekas. Seperti besi, plastik dan barang rongsokan lainya, petugas memanggil pemilik gudang tersebut dan menanyakan izin penyimpanan barang rongsokan tersebut.

Ketika ditanya petugas, pemilik gudang tersebut mengaku memiliki izin. Namun tidak bisa menunjukan surat izin penyimpanan barang tersebut, “Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) saya ada pak, besok saya berikan foto copynya ke kantor BLH sekitar pukul 08.00 WIB,” janji Aruna Irani dilokasi.

Aruna menambahkan, bahwa usahanya membayar pajak setiap tahunya kekantor pajak. Namun dia tidak bisa menunjukan bukti pembayaran pajak yang dikatakannya kepetugas.

Ketika ditanya ada petugas atau pegawai yang meminta uang dengan dalih mengamankan usahnya, Aruna mengatakan hanya dihari tertentu biasanya ada yang memungut, ”Masalah  bayar sama pegawai atau petugas lainya tidak ada, kecuali dihari besar seperti 17 Agustus itu ada,” ungkapnya.

Iskandar yang memimpin jalanya operasi tersebut mengatakan, bahwasanya petugas juga punya pertimbangan,”Namanya usaha orang, namun tidak menutup kemungkinan jika tidak memiliki Izin, maka kita akan menghentikan kegiatanya,” kata Iskandar.

Iskandar menambahkan, petugas turun kelokasi atas dasar laporan dari masyarakat, “Bukan ini saja, kita akan periksa surat izin penyimpanan mereka semuanya. Mungkin besok kita akan lanjutkan operasi ini,” terangnya.

Terkait dengan tindakan tegas yang akan dikenakan kepada pengusaha yang tidak memiliki izin. Iskandar menuturkan untuk masalah penindakan bukan wewenang BLH, “Itu wewenang Satpol PP, karena Satpol PP penegak Perda,” tutupnya.

Penyimpanan barang bekas diduga suber DBD

Penyimpanan barang bekas diduga suber DBD

Pantauan media ini dilapangan, sejumlah petugas yang turun kelokasi, terlihat memeriksa SIUP pemilik gudang tersebut. Tetapi tidak ada tindakan atau peringatan kepada pengusaha yang nyata-nyata tidak dapat menunjukan surat izin usahanya.Padahal BB2T Kota Tanjungpinang beberapa hari lalu dengan tegas mengatakan rata-rata pengusaha penyimpanan barang bekas di Tanjungpinang  tidak mengantongi izin.

Sehingga razia terkesan setengah hati, kurang serius, terkesan cari muka alias asal bapak senang (ABS). Karena lokasi penimbunan barang rongsokan yang di cek izinnya jauh dari pusat perumahan warga. Sedangkan penimbunan yang berada dalam kota dan ditengah-tengah pemukiman warga dibiarkan terus beroperasi.

Diduga karena setoran bulanan lancar sehingga penimbunan barang rongsokan didalam kota seperti disamping kantor Lurah Kampung Baru bebas merdeka beroperasi, padahal warga sudah banyak mengeluh karena penyakit demam berdarah dengue (DBD) menghantui mereka.(Aliasar)

 

Baca juga :

Top