'

APBD Kepri Dirancang Diangka 3,594 Triliun

Pemprov dan DPRD Kepri akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun 2018.

Pemprov dan DPRD Kepri akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun 2018.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Pemprov dan DPRD Kepri akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun 2018.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berharap anggaran yang akan terserap nantinya dapat dipertajam dalam pembahasan ditingkat komisi. Untuk APBD 2018 nanti, DPRD menyepakati postur anggaran diangka Rp3,594 Triliun.

“Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen atau Rp98 miliar,” kata Jumaga di ruang rapat paripurna, Senin (20/11).

Untuk diketahui, APBD 2017 berada diangka Rp3,496 triliun. Dengan peningkatan anggaran ini, DPRD berharap nantinya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Selain itu, DPRD juga berharap arah pembangunan dapat lebih merata diseluruh Kepri. Pendapat tersebut diamini Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Untuk tahun 2018, nantinya Pemprov Kepri akan mengangkat tema anggaran, pembangunan ekonomi kemaritaman berawawasan lingkungan.

Adapun enam prioritas pembangunan akan dilakukan diantaranya adalah pengembangan perikanan dan pariwisata bahari.

“Kedua, kami akan melakukan penanggulangan kemiskinan. Ketiga adalah peningkatan pelayanan dasar dan keempat adalah peningkatan infrastruktur,” kata Nurdin membacakan nota keuangan RAPBD 2018.

Ia melanjutkan prioritas kelima pembangunan budaya dan peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan mengacu kepada enam prioritas tersebut, Nurdin berharap ekonomi Kepri akan bergerak. Untuk itu, Pemprov Kepri akan menajamkan anggaran antara Pendapatan Daerah Sebesar Rp 3,494 triliun.

Adapun belanja langsung sebesar Rp1,541 triliun dan belanja tidak langsung Rp, 2,50 triliun. Anggaran itu akan disebar dalam organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan keperluan dan prioritasnya.

Pembahasan anggaran ini sempat molor beberapa saat. Hal ini disebabkan pemerintah memasukkan anggaran pembangunan tahun jamak. Kemudian ketua fraksi akhirnya menyepakati anggaran tersebut di bahas selanjutnya.

(*)

Baca juga :

Top