''

83 Papan Reklame Milik Pemko Tanjungpinang Tidak Memiliki IMB

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Tanjungpinang, Sony Andriana Kusuma.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Tanjungpinang, Sony Andriana Kusuma.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Sebanyak 83 papan reklame milik Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Tanjungpinang, Sony Andriana Kusuma, Selasa.

“Dari 266 kontruksi papan reklame hanya 13 yang mengantongi izin. Sementara, 83 milik Pemko Tanjungpinang tidak mengantongi IMB dan sisanya milik swasta,” tegasnya.

Mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu milik pemerintah memang tidak termasuk Objek Retribusi. Hanya saja kata dia sebaiknya diurus IMB terlebih dahulu.

Sedangkan untuk papan reklame swasta, tetap dikenakan biaya retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sesuai Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tidak termasuk Objek Retribusi IMB seperti bangunan fungsi keagamaan, sosial dan milik pemerintah atau Pemerintah Daerah,” kata dia.

Sony menjelaskan, awal Februari hingga Maret 2017 terdapat 266 Baliho atau kontruksi papan reklame yang sudah berdiri dan beroperasi.

Pihaknya telah mendata dan inventarisasi tentang bangunan tidak memiliki IMB yang tersebar di 4 kecamatan sesuai instruksi dari Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.

Sayangnya sampai saat ini Dinas PMPTSP belum memberikan sanksi, dan baru setakat teguran perihal papan reklame tanpa IMB.

“Kami beri teguran kepada pemilik kontruksi papan reklame yang baru membangun tahun ini. Sementara, yang sudah lama berdiri dan beroperasi sampai saat ini belum kami berikan surat teguran,” jelasnya.

Sony menyebut akan mentelaah dan mempelajari dahulu kontruksi papan reklame yang tidak memiliki IMB, dan apakah sudah memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) atau Rektis.

“Kita juga akan melakukan penertiban terhadap kontruksi papan reklame yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Disamping itu juga sebelum melakukan penertiban akan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait mengenai penertiban papan reklame yang tidak memiliki IMB,” tutupnya.

(Iskandar)

Baca juga :

Top